GIRI MENANG — Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Lombok Barat, Lale Widiani, menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk mengecek stok semen di sejumlah distributor besar di wilayah tersebut, seperti Semen Tiga Roda, Bosowa, dan Tonasa. Pengecekan juga dilakukan hingga ke tingkat pengecer. Dari hasil penelusuran itu, stok semen di pengecer ditemukan kosong.
Meski pasokan menipis, harga di tingkat distributor dan toko dilaporkan tetap. Kenaikan justru terjadi di tangan pengecer.
Harga di Pengecer Tembus Rp87 Ribu per Sak
Lale menyebut harga semen di pengecer berkisar Rp65 ribu hingga Rp80 ribu per sak. Namun timnya menemukan harga yang jauh lebih tinggi di dua lokasi.
"Harga semen sampai Rp65-80 ribu per sak, kemarin tim kami temukan di Meninting dan Lembar harganya Rp87 ribu per sak," kata Lale.
Kondisi kelangkaan dan lonjakan harga ini tidak hanya terjadi di Lombok Barat. Menurut Lale, persoalan serupa dialami hampir seluruh daerah di Indonesia.
Selat Hormuz dan Sungai Surut di Kalimantan Jadi Penyebab
Dari keterangan para distributor, Lale mengungkap dua akar persoalan yang bersifat nasional. Pertama, pengiriman solar dari luar negeri ke Indonesia tersendat karena Selat Hormuz tidak bisa dilewati.
"Pertama, pengiriman solar dari luar negeri masuk ke Indonesia tersendat karena Selat Hormuz itu tidak bisa dilewati, permasalahannya di sana. Sedangkan untuk bahan pembakaran semen itu juga diperlukan solar murni," ujarnya.
Kendala kedua, pasokan batu bara terganggu akibat air sungai di Kalimantan yang surut. Kapal pengangkut batu bara tidak bisa melintas, sehingga bahan bakar pembakaran semen berkurang.
"Jadi kapal batubara untuk pembakaran semen tidak bisa lewat," imbuh Lale.
Pasokan Limit Sejak Juli
Sejumlah kendala tersebut membuat produksi semen berkurang dan berdampak pada pasokan ke distributor. Menurut keterangan distributor, pembatasan pasokan sudah berlangsung sejak Juli hingga September.
"Dari distributornya saya tanya tadi mulai Juli, Agustus, September mulai limit pasokannya," ungkap Lale.
Lale menambahkan, selain turun memantau ke lapangan, Pemkab Lombok Barat tidak bisa melakukan langkah lain. Sebab, persoalan utama berada pada pengiriman yang kurang akibat kendala produksi secara nasional.
