LOBAR — Pemkab Lombok Barat menetapkan tiga sektor utama dalam APBD Perubahan 2026: pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penanganan kebencanaan. Penambahan dana Universal Health Coverage (UHC) naik dari Rp 60 miliar menjadi Rp 70 miliar, disertai pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit umum daerah.
Di bidang pendidikan, gaji guru PPPK Paruh Waktu mengalami kenaikan. Guru non-Sertifikasi Pendidik (Serdik) menerima Rp 760 ribu dari sebelumnya Rp 500 ribu, sedangkan guru Serdik naik dari Rp 250 ribu menjadi Rp 500 ribu.
Dua UPT Damkar Baru untuk Percepat Response Time
Pemkab Lobar menganggarkan dua unit mobil pemadam kebakaran dan dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar di Narmada dan Sekotong. Langkah ini diambil untuk mempercepat response time penanganan kebakaran di kawasan Utara dan Selatan Lobar.
Untuk bencana kekeringan, pemerintah menganggarkan dua unit mobil truk tangki air guna menyokong dropping air bersih kepada warga terdampak. Rencana pembuatan sumur bor di sejumlah titik wilayah Lobar juga masuk dalam anggaran perubahan.
"Termasuk infrastruktur, misalnya Damkar butuh UPT, sudah tertuang juga (APBD-P) dan mudah-mudahan segera terealisasi. Kemudian perangkatnya juga sudah kita tuangkan dalam APBD, pengadaan mobil kebakaran," ujar Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha.
Serapan Anggaran Belum 40 Persen, PAD Capai 73 Persen
Realisasi serapan APBD Lobar hingga memasuki bulan ke-10 belum mencapai 40 persen. Nurul Adha tidak membantah sorotan legislatif tersebut. Operasi tangkap tangan (OTT) bupati nonaktif turut menjadi penyebab rendahnya serapan belanja daerah.
Meski begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lobar sudah mencapai sekitar 73 persen dari target. Nurul Adha mengaku telah menginstruksikan kepala OPD untuk mempercepat realisasi program tanpa rasa takut.
"Saya sampaikan begitu, arahkan kepada Kepala OPD, apa yang seharusnya kita kerjakan dengan cepat, realisasikan. Jangan sampai ditahan, tidak usah takut, saya bilang," imbaunya.
Langkah mitigasi dilakukan dengan tidak menjalankan program yang membutuhkan tender dan berisiko tidak selesai, mengingat sisa tahun anggaran hanya sekitar tiga bulan. Program yang langsung menyentuh pelayanan masyarakat dan kebencanaan menjadi prioritas.
"Sehingga kemarin dalam pembahasan bersama Kepala OPD, ada yang memang tidak sanggup dikerjakan karena tender, kita alihkan kepada belanja publik yang lebih prioritas seperti alkes," pungkasnya.
DPRD Soroti Rehabilitasi Sosial dan Pengawasan SiLPA
Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi menyatakan alokasi APBD Perubahan diprioritaskan pada pelayanan kebutuhan masyarakat dan penanganan kebencanaan. DPRD juga menyokong anggaran rehabilitasi sosial korban kekerasan bagi kelompok rentan perempuan dan anak, termasuk korban penyalahgunaan narkoba.
"Tentunya APBD Perubahan ini prioritas untuk kebutuhan kepada masyarakat, termasuk penambahan gaji guru PPPK PW. Beberapa menganggarkan terkait rehabilitasi sosial. Alhamdulillah sudah masuk semua," jelasnya.
Ivan optimistis realisasi serapan anggaran tercapai hingga akhir tahun. DPRD tetap memotivasi OPD merealisasikan program, sekaligus mengawasi agar SiLPA tidak kembali terjadi pada tahun anggaran mendatang.
