LOMBOK BARAT — Penjabat Sekretaris Daerah Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, memastikan rapat pembahasan pendapatan dan belanja daerah antara TAPD dan Banggar telah menghasilkan kesepakatan. Menurutnya, paripurna pengesahan akan dijadwalkan paling lambat Selasa (29/9).
"Terjadi kesepakatan, alhamdulillah. Sehingga insyaallah kita paripurna. Akan dijadwalkan apakah besok atau nanti malam. Jadi mudah-mudahan paling lambat besok (Selasa -red) kami paripurna," kata Akhkam kepada awak media, Senin (28/9).
Realisasi APBD 2026 Masih di Bawah 40 Persen
Angka serapan anggaran yang belum menyentuh 40 persen menjadi sorotan legislatif. Akhkam menyebut rendahnya realisasi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lebih karena sikap kehati-hatian dinas dalam menjalankan program.
"Teman-teman di OPD sangat berhati-hati, itu pertama. Yang kedua, ini mumpung ada pembahasan APBD-P, ya. Sehingga kita konsentrasi ke APBD-P," ucapnya.
Pemkab Lobar memilih mempercepat pengesahan APBD Perubahan sebagai jalan mengejar serapan anggaran. Dengan begitu, sisa waktu dua bulan sebelum tutup tahun anggaran bisa dimanfaatkan OPD untuk menuntaskan program.
Rp 47 Miliar SiLPA Diserap ke APBD Perubahan
Anggota Banggar DPRD Lobar, Fauzi, menyatakan pihaknya langsung menjadwalkan paripurna setelah kesepakatan tercapai. Politikus PKB itu menyebut penetapan APBD Perubahan akan memacu OPD mengejar belanja daerah.
"Kita sudah jadwalkan paripurna besok ini di hari Selasa, tanggal 29 September 2026," ujar Fauzi.
Dari sisi pembiayaan, rancangan APBD Perubahan menyerap sisa SiLPA sebesar Rp 47 miliar dari total Rp 337 miliar SiLPA 2025. Sebanyak Rp 229 miliar lainnya sudah dimasukkan ke APBD murni untuk membayar program yang belum terbayarkan pada 2025.
"Dan Rp229 miliar itu memang sudah kita masukkan dalam APBD murni untuk membayar sisa program yang belum terbayarkan di 2025 kemarin. Kalau yang masuk murni ke APBD Perubahan itu dari sisa Rp337 miliar, yaitu Rp47 miliar," pungkas Fauzi.
Sumur Bor hingga Mobil Tangki untuk Atasi Kekeringan
Banggar menyasar program yang langsung menyentuh kepentingan warga, terutama penanganan kekeringan. Proyek-proyek yang melalui tender dihindari karena dinilai menjadi penyumbang utama SiLPA.
"Proyek-proyek yang tender itu memang kami hindari karena itu sebagian besar penyumbang SiLPA. Tapi tadi, fokus kami itu penyerapan anggaran khususnya menganggarkan untuk masyarakat seperti penanganan kekeringan," beber Fauzi.
Pemkab Lobar mengalokasikan anggaran untuk pembuatan sumur bor di sejumlah desa dan dusun di Kecamatan Batulayar. Penambahan dua unit mobil tangki air bersih untuk BPBD juga masuk dalam rencana belanja APBD Perubahan.
"Sisa anggaran ini kita anggarkan sebagian untuk mengatasi kekeringan yang ada di Batulayar itu. Seperti kita bangun sumur bor dan sebagainya di beberapa desa, di beberapa dusun yang ada di Kecamatan Batulayar dan seputaran yang memerlukan air hari ini," terang Fauzi.
Optimisme di Sisa Dua Bulan Anggaran
Akhkam menegaskan kepercayaan diri tetap ditanamkan ke seluruh OPD meski waktu tersisa mepet. Ia meyakini perencanaan matang dan sinkronisasi program antara TAPD, Banggar, dan OPD akan membuat anggaran terserap optimal.
"Kita sudah melakukan perencanaan yang sangat matang. Jadi saya percaya Banggar, kemudian TAPD, sudah melakukan sinkronisasi program. Jadi insyaallah, kalaupun ada OPD yang membutuhkan anggaran lebih, kami masih terbuka dengan DPRD untuk saling membahas sampai paling tidak nanti malam atau besok pagi sebelum kita paripurna," jelasnya.
Pemkab Lobar juga menargetkan tidak ada penambahan SiLPA di tahun anggaran berikutnya. Caranya, seluruh serapan anggaran termasuk sisa SiLPA 2025 dipastikan terpakai pada 2026.
