NUSA TENGGARA BARAT — Pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi 2027 sebesar Rp261,5 triliun dalam APBN yang disahkan DPR pada 29 September 2026, turun Rp11,44 triliun dari alokasi sebelumnya Rp272,94 triliun. Pemangkasan menyasar subsidi BBM dan LPG 3 kilogram yang selama ini menopang kebutuhan energi rumah tangga. Anggaran Makan Bergizi Gratis lewat Badan Gizi Nasional justru naik menjadi Rp240,2 triliun.
Badan Gizi Nasional (BGN) menerima alokasi Rp240,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Anggaran itu terdiri dari Rp232,8 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional yang menjadi dasar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Rp7,32 triliun untuk operasional dan manajemen lembaga.
Keputusan itu tercermin dalam APBN 2027 yang telah disahkan DPR menjadi undang-undang pada 29 September 2026. Total belanja negara ditetapkan Rp4.106,26 triliun, dengan pendapatan negara Rp3.435,10 triliun dan pembiayaan anggaran Rp671,2 triliun.
Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, pemerintah menetapkan defisit anggaran 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kebijakan fiskal tetap ekspansif, namun kredibilitas dan keberlanjutan keuangan negara dijaga.
Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Turun 4,2 Persen
Anggaran subsidi energi 2027 disepakati pemerintah bersama DPR sebesar Rp261,5 triliun. Nilai itu lebih rendah Rp11,44 triliun dibandingkan alokasi sebelumnya Rp272,94 triliun, atau turun sekitar 4,2 persen.
Pengurangan terutama menyasar subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram. Kedua pos itu ditetapkan Rp131,39 triliun pada 2027, turun dari alokasi sebelumnya Rp143,84 triliun.
Subsidi BBM dan LPG 3 kilogram selama ini menjadi bagian penting dari dukungan pemerintah terhadap kebutuhan energi masyarakat. Penyesuaian anggaran ini memperlihatkan arah prioritas belanja negara: dukungan besar untuk program pemenuhan gizi, sementara subsidi energi dikurangi.
Rincian Anggaran MBG 2027
Dari total Rp240,2 triliun untuk BGN, porsi terbesar Rp232,8 triliun dialokasikan bagi program pemenuhan gizi nasional. Sisanya Rp7,32 triliun untuk mendukung operasional dan manajemen lembaga.
Anggaran ini menjadikan BGN salah satu pos belanja yang menonjol dalam APBN 2027. Besaran tersebut jauh melampaui alokasi subsidi BBM dan LPG 3 kilogram yang ditetapkan Rp131,39 triliun.
Dampak bagi Penerima Manfaat
Pemangkasan subsidi energi berpotensi memengaruhi harga jual BBM dan LPG 3 kilogram di tingkat konsumen. Meski demikian, bahan yang tersedia tidak menyebutkan secara rinci skema penyesuaian harga maupun mekanisme kompensasi bagi rumah tangga penerima subsidi.
Masyarakat yang selama ini mengandalkan LPG 3 kilogram dan BBM bersubsidi perlu menunggu pengumuman resmi mengenai harga dan kuota 2027. Informasi lengkap dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kanal Pengaduan dan Peringatan Penipuan
Pemerintah menyediakan kanal pengaduan resmi melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM untuk pertanyaan seputar subsidi energi. Masyarakat diimbau tidak mempercayai pihak yang menawarkan jasa pengurusan bantuan dengan biaya tertentu.
Penyaluran bantuan sosial dan subsidi tidak pernah memungut biaya. Waspadai oknum yang mengaku calo atau meminta data pribadi lewat pesan singkat dan aplikasi tidak resmi.
