MATARAM — Sate Rembiga, ayam Taliwang, dan plecing kangkung tersaji di meja Pendopo Tengah Gubernur NTB. Namun di balik suguhan khas Lombok itu, Kepala BGN Dadan Hindayana dan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal justru larut dalam diskusi serius tentang masa depan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Pertemuan yang berlangsung Rabu (12/5/2026) itu sengaja dikemas dalam format silaturahmi tanpa sekat birokrasi. Dadan datang bersama tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Lombok, sementara Gubernur Miq Iqbal didampingi Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik dan Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani.
Dadan mengakui perjalanan MBG tidak mulus sejak awal. Sebagai lembaga baru dengan skala nasional, BGN menghadapi banyak keraguan pada fase awal pelaksanaan. Namun desakan Presiden Prabowo Subianto agar program segera berjalan menjadi pendorong utama.
"Kalau pemerintah harus membangun dapur sendiri semuanya, tentu akan berat dan membutuhkan waktu lama. Sementara Presiden meminta program ini segera berjalan. Dari situlah lahir pola kemitraan bersama masyarakat melalui yayasan," ungkap Dadan.
Ia menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat dan percepatan pelaksanaan sempat menuai sorotan publik. Namun kritik dianggapnya sebagai bagian dari proses membangun pelayanan publik berskala besar. "Yang terpenting adalah terus memperbaiki dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat," ujarnya.
Data BGN per 9 Mei 2026 mencatat NTB telah memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sebanyak 39.023 relawan terlibat dan program telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat. Lombok Timur menjadi daerah dengan SPPG terbanyak, yakni 258 unit, disusul Lombok Tengah 179 unit dan Lombok Barat 126 unit.
Capaian ini diapresiasi langsung oleh Kepala BGN. Dadan menyebut NTB sebagai salah satu daerah dengan progres pelaksanaan MBG terbaik secara nasional, bahkan telah melampaui target awal pemerintah pusat.
Meski begitu, Gubernur Miq Iqbal mengingatkan masih ada wilayah pinggiran yang belum tersentuh. Bukan daerah terpencil kategori 3T, melainkan kawasan yang secara geografis jauh dari pusat kota sehingga belum menarik minat mitra penyelenggara. "Di beberapa desa sebenarnya sudah ada sekolah dan pondok pesantren yang sangat memungkinkan untuk dilayani satu SPPG," ujarnya.
Menanggapi laporan tersebut, Dadan memastikan BGN akan segera memetakan titik-titik layanan baru dan mempercepat pelaksanaannya. Ia menekankan bahwa program ini merupakan penanda penting kehadiran negara dalam menghadirkan hak dasar masyarakat: akses terhadap pangan bergizi yang layak.
Saat mencicipi plecing kangkung, Dadan sempat memuji cita rasa kangkung Lombok yang disebutnya berbeda dengan daerah lain. Gubernur Miq Iqbal pun menyambut dengan gurauan khas tuan rumah bahwa ke Lombok tanpa menikmati plecing terasa belum lengkap. Percakapan ringan itu kemudian berkembang menjadi diskusi mendalam tentang masa depan gizi bangsa.