NUSA TENGGARA BARAT — Pemerintah melakukan transformasi besar dalam skema pendataan perlindungan sosial dengan menghentikan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama. Langkah ini menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Februari 2025 lalu. Sebagai gantinya, otoritas akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyisir penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pengalihan basis data ini bertujuan untuk menciptakan satu rujukan tunggal bagi seluruh program intervensi pemerintah. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi tumpang tindih penerima bantuan antar kementerian atau lembaga diharapkan dapat diminimalisir. Transisi ini menandai babak baru dalam akurasi penyaluran subsidi dan bantuan tunai di Indonesia.
Penggunaan DTSEN mulai tahun 2026 merupakan upaya pemerintah untuk merampingkan birokrasi pendataan. Selama ini, DTKS menjadi pintu tunggal, namun dengan adanya Inpres terbaru, sistem diperluas untuk mencakup variabel sosial dan ekonomi yang lebih komprehensif. Perubahan ini menuntut sinkronisasi data yang lebih ketat antara pemerintah pusat dan daerah.
"DTSEN akan menjadi rujukan utama semua program sosial dan ekonomi ke depan," ujar Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul dalam siaran resmi Kementerian Sosial pada Februari 2025.
Fakta Singkat Perubahan Sistem Bansos 2026:
Masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor dinas sosial setempat hanya untuk mengetahui status kepesertaan mereka. Kementerian Sosial telah menyediakan platform digital yang dapat diakses melalui ponsel pintar. Proses verifikasi kini sepenuhnya mengandalkan NIK yang tertera pada KTP elektronik untuk mencocokkan data dengan pangkalan data DTSEN.
Berikut adalah langkah-langkah pengecekan secara mandiri:
Sistem pengecekan terbaru ini akan menampilkan informasi komprehensif mengenai jenis bantuan yang diterima oleh setiap keluarga. Tidak hanya status aktif atau tidak, masyarakat juga bisa melihat periode pencairan terakhir. Hal ini memberikan transparansi lebih tinggi bagi warga yang merasa berhak namun belum menerima bantuan fisik.
Beberapa kategori bantuan yang statusnya dapat dipantau meliputi:
Kementerian Sosial juga melakukan perubahan pada jadwal verifikasi dan validasi data di tingkat daerah. Jika sebelumnya pembaruan data dilakukan setiap tanggal 20 di tiap triwulan, kini proses tersebut dimajukan guna mempercepat distribusi bantuan ke tangan masyarakat. Langkah ini diambil untuk memastikan data tetap aktual terhadap perubahan kondisi ekonomi warga.
"Biasanya data itu kita terima tanggal 20 setiap triwulan. Sekarang dimajukan menjadi tanggal 10," tutur Gus Ipul pada Rabu (1/4/2026) saat menjelaskan teknis percepatan penyaluran.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi atau pembaruan identitas kependudukan kepada aparat desa atau kelurahan. Akurasi data pada KTP sangat menentukan keberhasilan verifikasi dalam sistem DTSEN. Jika terdapat ketidaksesuaian data kependudukan, proses pencairan bantuan di bank penyalur berisiko mengalami kendala administratif.
Masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang meminta biaya administrasi dengan janji kelolosan bansos. Seluruh proses pengecekan melalui laman resmi Kemensos tidak dipungut biaya. Aduan terkait kendala penyaluran dapat disampaikan melalui kanal resmi kementerian atau layanan aspirasi pengaduan online yang tersedia.