GIRI MENANG — Pembangunan jalan jalur dua Baital Atiq Gerung-Kuripan yang sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu akhirnya mendapat kepastian. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) saat ini tengah bergerak melakukan pembebasan lahan dari simpang masjid Baital Atiq Gerung hingga Sulin Kuripan.
Skema kolaborasi antara Pemkab Lobar dan Pemprov NTB sudah disepakati. Pemkab Lobar bertanggung jawab penuh terhadap pembebasan lahan, sementara pembangunan infrastruktur jalan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis, menyatakan siap mengawal komitmen Pemprov NTB. Pihaknya akan mendorong penyelesaian jalur dua arah dari arah Masjid Baital Gerung hingga kawasan Sulin.
“Jika pembebasan lahan dari Gerung hingga kantor Bupati sudah klir 100 persen, kami di provinsi akan segera mendorong anggarannya. Karena pengerjaan infrastrukturnya adalah tanggung jawab provinsi, sedangkan pembebasan lahannya merupakan kewenangan kabupaten,” tegas Hasbullah Muis.
Proses pembebasan lahan menjadi faktor penentu kelancaran proyek ini. Selama ini, wacana perbaikan jalan provinsi menjadi dua jalur hingga Kuripan selalu terkendala di tahap pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Lobar.
Kini, setelah ada kepastian dari Pemkab Lobar untuk melakukan pembebasan lahan, DPRD NTB mendesak agar anggaran pembangunan jalannya segera dibahas untuk tahun 2027.
Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, Fauzi, menyatakan pihaknya memberikan atensi khusus terhadap pelebaran jalan Baital Atiq Gerung. Ia meminta Komisi IV DPRD Provinsi NTB segera membahas anggaran pembangunan jalannya.
“Kami meminta ke DPRD Provinsi, khususnya Komisi IV, agar segera membahas anggaran pembangunan jalannya untuk tahun 2027 nanti. Karena tugas kabupaten untuk pembebasan lahan dan anggarannya sudah ada, maka provinsi diharapkan membahas anggaran kelanjutannya,” ungkap Fauzi.
Selain proyek jalan Baital Atiq, DPRD NTB juga memberikan perhatian khusus terhadap perbaikan sejumlah jalur jalan provinsi di kawasan Sekotong yang sebelumnya sempat terdampak kerusakan. Dewan memastikan bahwa Gubernur NTB telah melakukan peninjauan lapangan dan kini tengah menunggu konsep penanganan lebih lanjut agar seluruh fasilitas jalan yang menjadi kewenangan provinsi dapat segera rampung.