Ketua DPRD NTB Dukung DOB Pulau Sumbawa Asal Tak Ganggu Objek Vital, Moratorium Pusat Jadi Penghambat

Penulis: Wendra Kusuma  •  Selasa, 02 Juni 2026 | 00:06:22 WIB
Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, mendukung pembentukan DOB Pulau Sumbawa dengan catatan tidak mengganggu objek vital negara.

MATARAM — Roda demokrasi di NTB kembali bergerak. Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, buka suara soal tuntutan warga Pulau Sumbawa yang ingin membentuk provinsi sendiri. Ia mendukung penuh, tapi dengan satu catatan keras: jangan sampai aksi unjuk rasa merusak fasilitas umum atau menutup akses ke objek vital negara.

DPRD sangat mendukung, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas daerah, menutup jalan ataupun mengganggu objek vital negara,” kata Isvie usai rapat paripurna di Mataram, Selasa (2/6/2026).

Dukungan Sejak Awal, Tapi Ada Moratorium Pusat

Isvie menjelaskan, DPRD NTB sebetulnya sudah lama mendorong wacana pembentukan PPS. Sejak aspirasi pertama kali mengemuka dari masyarakat Pulau Sumbawa, kata dia, lembaga legislatif provinsi langsung menyambut positif. Namun, hingga kini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru.

“Jadi, sudah sejak awal DPRD mendukung itu, tapi seluruh Indonesia juga masih moratorium DOB,” ujarnya.

Proses: Bagaimana Aspirasi Ini Sampai ke Pusat?

Menurut Isvie, urusan pemekaran wilayah bukanlah kewenangan pemerintah provinsi. DPRD NTB hanya bisa menjadi corong yang meneruskan suara warga ke pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Jakarta.

“Kembali saya katakan, mereka boleh melakukan unjuk rasa menyampaikan pandangan dan pendapat, tetapi jangan menutup objek vital di mana pun itu. Kita memberikan ruang kepada mereka menyampaikan pendapat mau berdiri sendiri, bentuk provinsi, silakan, tetapi yang menentukan bukan NTB, tapi pemerintah pusat,” urainya.

Aksi di Pelabuhan Poto Tano Jadi Pemicu Pernyataan

Pernyataan tegas Isvie ini tak lepas dari aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah warga Pulau Sumbawa di beberapa titik pada hari yang sama. Salah satu lokasi yang menjadi pusat perhatian adalah jalan menuju Pelabuhan Poto Tano, jalur vital penghubung antarpulau di NTB. Aksi tersebut memicu kekhawatiran akan terganggunya arus logistik dan transportasi.

Meski demikian, Isvie memastikan DPRD NTB akan terus memfasilitasi dan mendorong agar aspirasi ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Ia berharap moratorium DOB segera dicabut sehingga proses pemekaran bisa berjalan sesuai aturan.

Reporter: Wendra Kusuma
Sumber: lingkar.news This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top