NUSA TENGGARA BARAT — Mataram – Perhelatan MotoGP Mandalika 2026 memasuki babak persiapan krusial. Setelah persoalan hosting fee dinyatakan beres, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) langsung menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan seluruh aspek teknis dan non-teknis penyelenggaraan. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk persiapan mendadak.
Iqbal menekankan setiap permasalahan yang muncul harus memiliki penanggung jawab (PIC) dan tenggat waktu yang jelas. "Setiap persoalan harus ada PIC-nya dan memiliki target penyelesaian, kalau dalam waktu yang ditentukan belum selesai, harus segera dieskalasikan," tegasnya dalam rapat yang melibatkan ITDC dan MGPA tersebut.
Instruksi ini menjadi dasar koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, kabupaten/kota, aparat keamanan, hingga pelaku industri pariwisata, transportasi, dan UMKM. Seluruh pihak diminta menyiapkan skenario, termasuk kemungkinan kehadiran Presiden Prabowo Subianto, agar semua kebutuhan bisa ditindaklanjuti cepat jika agenda tersebut terkonfirmasi.
Salah satu sorotan utama adalah ketersediaan kamar. Pemerintah bersama penyelenggara akan memetakan hotel, wisma, homestay, hingga asrama untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan. Akomodasi ini tidak hanya untuk penonton, tetapi juga peserta, tamu undangan, tenaga medis, dan tim operasional.
"NTB harus semakin terbiasa menjadi tuan rumah event internasional. Ketersediaan akomodasi yang cukup dan terjangkau harus menjadi bagian dari ekosistem pariwisata dan event yang berkelanjutan," ujar Iqbal. Di sisi lain, akses jalan menuju Kawasan Mandalika juga menjadi prioritas. Gubernur telah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU untuk memastikan penanganan ruas jalan tuntas sebelum balapan, sekaligus mendorong solusi infrastruktur permanen agar tidak sekadar tambal sulam.
Direktur Utama ITDC, Ahmad Fajar, mengapresiasi dukungan penuh Pemprov NTB. Ia menegaskan dampak event ini jauh melampaui gelaran olahraga. "MotoGP bukan lagi sekadar event olahraga, tetapi sudah menjadi ekosistem ekonomi yang menggerakkan banyak sektor," katanya.
Klaim tersebut diperkuat data riset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang mencatat dampak ekonomi penyelenggaraan MotoGP 2025 mencapai sekitar Rp4,96 triliun. Angka itu terdistribusi ke sektor perhotelan, transportasi, UMKM, hingga penyerapan tenaga kerja di Mataram, Senggigi, dan wilayah NTB lainnya.