MATARAM — Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal meminta seluruh jajaran, khususnya pejabat eselon III dan IV, aktif memperbarui data kepegawaian. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (24/8/2026). Sebab, data kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak prestasi yang akurat menjadi modal utama dalam pemetaan karier ASN.
"Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus memotret dirinya sendiri," tegas Gubernur Iqbal dalam rapat tersebut.
Gubernur mengingatkan agar tidak terjadi kegagapan dalam proses pendataan. Setiap pegawai didorong untuk secara mandiri memperbarui riwayat karier dan pencapaiannya. "Jangan sampai terjadi kegagapan. Keaktifan individu dalam meng-update perjalanan karier akan menentukan," ujarnya.
Penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemprov NTB telah disetujui melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026 yang terbit pada 7 Agustus 2026. Kebijakan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menata ulang distribusi pegawai.
Salah satu sasaran utama kebijakan ini adalah menjawab ketimpangan sebaran pegawai antar-OPD. Sebagian perangkat daerah kekurangan pegawai, sementara yang lain justru kelebihan. Untuk itu, pemetaan jabatan dan analisis jabatan yang serius menjadi prasyarat.
Gubernur Iqbal memaparkan dua tahapan redistribusi pegawai. Pertama, perpindahan sukarela melalui pemetaan profil OPD dan penawaran kepada pegawai yang kompetensinya sesuai kebutuhan di perangkat daerah lain. Pendekatan ini sekaligus membuka peluang menemukan talenta tersembunyi yang belum tergali. Tahap kedua adalah penempatan berdasarkan kebutuhan organisasi, di mana pegawai harus siap ditempatkan sesuai kebutuhan pemerintahan.
Pengembangan kompetensi menjadi perhatian serius dalam rapim. Kepala BPSDM didorong memperluas akses pelatihan yang fleksibel dan efisien, salah satunya melalui pembelajaran daring. Dengan durasi belajar yang lebih singkat, ASN tetap bisa meningkatkan kapasitas tanpa mengabaikan tugas pokoknya.
Gagasan pola tutor sebaya juga mengemuka untuk mengatasi keterbatasan anggaran pelatihan. Pegawai bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman secara kontekstual, dengan tetap berpedoman pada rekomendasi pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah NTB Abul Chair menekankan pentingnya koordinasi dengan Biro Organisasi. Hal ini untuk memastikan analisis jabatan benar-benar menggambarkan kebutuhan riil setiap perangkat daerah.
Rapim juga menyoroti perubahan cara pandang terhadap prestasi. Capaian ASN tidak lagi dinilai sebagai pencapaian personal semata, melainkan juga kontribusinya terhadap keberhasilan organisasi dan kerja kolektif lintas-OPD.
Gubernur Iqbal menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh menghentikan upaya peningkatan kualitas aparatur. "Bagaimana dengan fiskal yang ada kita berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada. Kita harus mengubah paradigma pikiran kita," tandasnya.
Ia mengapresiasi koordinasi jajaran perangkat daerah dalam mempersiapkan penerapan manajemen talenta. Keberhasilan kebijakan ini, menurutnya, membutuhkan kerja bersama dan kesamaan visi di seluruh lini birokrasi Pemprov NTB.