MATARAM — Pemerintah Provinsi NTB memangkas dataset sektoral dari 1.961 jenis menjadi 921 jenis data yang diproduksi oleh 43 perangkat daerah pada 2026. Langkah ini bagian dari penyempurnaan Dashboard Eksekutif, sebuah platform yang dirancang menyerupai panel instrumen kendaraan untuk menyajikan data kompleks dalam satu layar.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB Ahsanul Khalik menegaskan proyek ini bukan sekadar membangun aplikasi visual. Ia menyebut ada perubahan fundamental yang ingin didorong dalam cara kerja birokrasi.
"Data harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, pengendalian pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Ahsanul dalam lokakarya di Lombok Raya Hotel, Mataram, Rabu (19/8/2026).
Integrasi Data dengan Pusat dan Daerah
Penataan data tidak berhenti di internal. Pemprov NTB mulai menjalin integrasi dengan pemerintah pusat serta kabupaten/kota seperti Lombok Barat dan Lombok Timur. Tujuannya mempermudah pertukaran data secara akurat dan cepat.
Pemangkasan 1.040 jenis dataset dilakukan untuk menghapus duplikasi dan memadukan definisi data antarinstansi. Ini sejalan dengan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat provinsi.
Empat Panel Utama Dashboard Eksekutif
Pimpinan Program SKALA NTB Anja Kusuma menjelaskan dashboard ini memuat empat kelompok indikator utama yang bisa dipantau kepala daerah secara langsung:
- Kinerja & Anggaran: Indikator kinerja utama kepala daerah, pencapaian target, tren kinerja, pelaksanaan APBD, dan Program Strategis Nasional (PSN).
- Layanan & Pengaduan: Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta tindak lanjut aduan masyarakat via SP4N-LAPOR!.
- Program Tepat Sasaran: Peta lokasi, sasaran, bentuk intervensi, hingga daftar penerima manfaat untuk mencegah tumpang tindih program.
Dengan integrasi data lintas sektor—misalnya memadukan data disabilitas dari sektor sosial dengan sektor pendidikan—pimpinan daerah bisa mengevaluasi program secara aktual. Keputusan pembangunan diharapkan lebih presisi dan tepat sasaran.
Mengapa Pemangkasan Data Diperlukan?
Sebelumnya, data yang tersebar di 43 perangkat daerah kerap tumpang tindih dan memiliki definisi berbeda. Kondisi ini menyulitkan pengambilan keputusan karena angka yang dipakai antarinstansi sering tidak sinkron.
Melalui dashboard ini, data yang tadinya tersaji dalam laporan tertulis tebal diubah menjadi visual ringkas. Gubernur dan pejabat terkait bisa membaca kondisi terkini pembangunan tanpa harus menunggu rekapitulasi manual.
Langkah Pemprov NTB ini menjadi bagian dari upaya transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia bagian timur.
