SUMBAMAWA BESAR — Persoalan kelangkaan BBM di Kecamatan Utan bukan sekadar soal antrean panjang di SPBU. Aktivitas ekonomi warga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan tambak tradisional ikut terganggu. Pendapatan harian mereka anjlok karena pasokan bahan bakar tidak menentu.
Keluhan ini disampaikan langsung oleh Sandra Abadi bersama sejumlah warga dalam audiensi di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (26/8/2026). Audiensi itu diterima Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, bersama Komisi II serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan PT Pertamina.
Sandra menjelaskan, dampak kelangkaan BBM dirasakan langsung oleh kelompok yang paling bergantung pada bahan bakar untuk menjalankan usahanya. "Poin utama yang kami sampaikan terkait kelangkaan BBM di Kecamatan Utan. Kondisi ini sangat merugikan petani, nelayan, petambak tradisional, sampai pedagang pengecer karena penghasilan masyarakat turun drastis," ujarnya kepada NTBSatu.
Para petani kesulitan mengoperasikan mesin pompa air untuk mengairi sawah, sementara nelayan dan petambak terhambat melaut serta mengelola tambaknya. Kondisi ini membuat roda ekonomi di kawasan tersebut berjalan tersendat.
Dalam audiensi itu, warga sempat mengusulkan agar pedagang pengecer bisa memperoleh surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Namun, aturan yang berlaku tidak mengizinkan hal tersebut. Pedagang atau pengecer tidak termasuk dalam kelompok sasaran yang berhak mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait.
Karena itu, masyarakat mendorong pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi bagi kelompok yang berhak, yaitu petani, nelayan, dan petambak tradisional. "Pedagang atau pengecer memang tidak bisa menerima surat rekomendasi sesuai aturan. Karena itu, kami mendorong dinas terkait mempermudah dan mempercepat administrasi bagi petani, nelayan, serta petambak tradisional sebagai kelompok sasaran," jelas Sandra.
Warga berharap pemerintah menjaga kelancaran distribusi BBM ke SPBU di Kecamatan Utan. Pasokan diharapkan tetap berjalan terjadwal, termasuk saat hari libur, agar tidak terjadi kekosongan yang memicu kelangkaan berkepanjangan.
Selain itu, masyarakat meminta penambahan kuota BBM pada SPBU yang sudah ada. Untuk solusi jangka panjang, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong Pertamina menambah unit SPBU baru di kecamatan tersebut. "Kami berharap pasokan ke SPBU Utan tetap lancar dan terjadwal, termasuk pada hari libur. Kami juga berharap ada penambahan kuota serta penambahan unit SPBU baru agar persoalan kelangkaan tidak terus berulang," kata Sandra.
Sandra mengapresiasi DPRD Kabupaten Sumbawa, OPD terkait, dan PT Pertamina yang membuka ruang audiensi. Menurutnya, pertemuan itu menjadi kesempatan bagi masyarakat menyampaikan persoalan secara langsung.
"Kami berterima kasih kepada pimpinan DPRD, khususnya Wakil Ketua I Bapak Berlian Rayes, Komisi II, OPD terkait, serta Pertamina yang sudah membuka ruang dan memberikan penjelasan secara transparan dan solutif," ujarnya.
Warga berharap hasil audiensi segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Pemerintah diminta memastikan pasokan BBM lancar sekaligus memperkuat fasilitas distribusi agar kelangkaan tidak kembali menghambat aktivitas ekonomi masyarakat Utan.