JAKARTA — Kerja sama energi dengan Rusia menjadi salah satu simpul terbaru dalam jaringan diplomasi yang dibangun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sehari setelah pertemuan di Kremlin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia langsung menemui Menteri Energi Rusia guna merinci tindak lanjut kesepakatan pasokan jangka panjang, termasuk cadangan minyak mentah dan LPG.
Langkah itu dibaca sebagai manuver taktis saat harga minyak dunia melonjak akibat pasokan yang menyusut. Namun bila ditarik ke belakang, lawatan ke Moskow bukan gerakan tunggal. Ia buah dari pekerjaan panjang yang dimulai jauh sebelum Selat Hormuz tersumbat.
Jaringan itu mulai terikat pada 6 Januari 2025, ketika Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS. Prabowo menjalani debut di KTT Rio de Janeiro pada Juli 2025, lalu kembali hadir di KTT ke-18 di New Delhi pada September 2026 dengan membawa pesan kemandirian pangan dan energi.
Keanggotaan di BRICS sempat memantik pertanyaan apakah Jakarta sedang berpaling dari Barat. Jawabannya datang lewat meja perundingan. Pada 23 September 2025 di Bali, Indonesia dan Uni Eropa meneken penyelesaian substansial IEU-CEPA setelah hampir satu dasawarsa berunding.
Kelak, 80 persen ekspor Indonesia ke Eropa menikmati bea masuk nol persen, dengan target pemberlakuan 1 Januari 2027. Lima bulan berselang, tepatnya 19 Februari 2026, Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perjanjian dagang timbal balik di Washington.
Tarif resiprokal yang semula 32 persen susut menjadi 19 persen. Sebanyak 1.819 pos produk, dari sawit, kopi, kakao, hingga karet, memperoleh tarif nol.
Simpul ekonomi lain menyusul. Inggris menjanjikan investasi 4 miliar poundsterling pada Januari 2026. Pelaku usaha Indonesia dan Jepang menyepakati kerja sama senilai 22,6 miliar dolar AS pada akhir Maret, disusul kesepakatan komersial Prancis senilai 3,5 miliar dolar AS pada Mei.
Posisi semacam ini jarang dimiliki banyak negara: duduk di meja BRICS sambil memegang perjanjian dagang dengan Brussels dan Washington sekaligus. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia menemukan wujudnya. Jakarta tidak memilih kubu, tetapi memperbanyak pintu masuk.
Ketika Hormuz tersumbat, kesepakatan energi dengan AS berat dijalankan dalam waktu singkat karena kendala logistik. Simpul Rusia lalu menambal celah itu. Satu helai kendur, helai lain menahan beban.
Jaring yang sama dipakai menopang isu yang sejak era Bung Karno menjadi konstanta politik luar negeri Indonesia, yakni Palestina. Pada 23 September 2025, Prabowo berbicara di urutan ketiga Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dan menegaskan dukungan bagi kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
Komitmen itu menemukan mitra sepadan saat Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi berkunjung kenegaraan ke Jakarta pada 10-11 Oktober 2026. Di Istana Merdeka, kedua pemimpin mengecam pembangunan permukiman ilegal Israel dan menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina.
Keduanya sepakat melanjutkan bantuan kemanusiaan serta mendukung pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Pertemuan itu juga menghasilkan nota kesepahaman soal visa, statistik, dan perikanan, ditambah rencana peningkatan kemitraan strategis.
Bobot kemitraan ini bersumber dari geografi. Mesir berbatasan langsung dengan Gaza melalui pintu Rafah, dan stabilitas wilayah itu bertaut erat dengan keamanan nasional Kairo. Bagi Indonesia, bersekutu dengan negara di bibir Gaza membuat solidaritas yang selama ini lantang di forum internasional memperoleh pijakan lebih dekat ke lapangan.
Jaring yang terentang jauh memerlukan tiang pancang kukuh di dalam negeri. Peran itu dipikul Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setiap kali Presiden melawat, kendali pemerintahan sehari-hari beralih kepadanya.
Pola ini berlaku sejak Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden pada 8 November 2024, bertepatan dengan lawatan perdana Prabowo ke lima negara.
Gibran juga mengemban penugasan di panggung global. Pada 22-23 November 2025, ia mewakili Presiden di KTT G20 Johannesburg, Afrika Selatan, membawa isu yang ia telisik di daerah: ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan ketangguhan menghadapi bencana.