MATARAM — Didi Sumardi menyampaikan desakan itu kepada wartawan di Kantor Gubernur NTB, Senin (9/11/2026), setelah sejumlah usulan calon kepala sekolah ditolak Badan Kepegawaian Negara. Menurut dia, hambatan administratif yang berujung pada penundaan seharusnya dapat diantisipasi sejak awal melalui kecermatan dan konsultasi matang.
“Jangan sampai prosesnya berjalan dan sampai ke pusat itu berkonsekuensi penolakan seperti ini. Seharusnya dicermati dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Didi.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Syamsul Hadi mengakui daftar nama calon kepala sekolah hasil seleksi sudah dikantongi. Pelantikan belum bisa dilakukan karena sejumlah nama belum memenuhi persyaratan administrasi sehingga Pertek dari BKN ditolak.
“Ada juga yang tertolak Perteknya. Kita mengusulkan secara bergelombang, tidak bisa sekaligus. Ada lumayan yang tertolak, tetapi ada juga yang tidak,” ungkap Syamsul saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Seleksi kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB diikuti sekitar 360 peserta. Seluruh peserta telah melewati rangkaian ujian dan memasuki tahap pemantapan akhir untuk disesuaikan dengan kebutuhan sekolah di seluruh wilayah NTB.
Agenda pelantikan yang semula direncanakan tuntas pada Agustus lalu harus kembali mundur. Pemprov NTB sebelumnya telah melantik 26 kepala sekolah definitif pada Januari 2026 di Aula Handayani Dikpora NTB.
Didi menilai molornya penempatan kepala sekolah definitif merugikan peserta yang telah melalui tahapan seleksi melelahkan. Sekolah juga kehilangan kepemimpinan optimal karena jabatan diisi pelaksana tugas dalam waktu lama.
“Kita meminta Dinas Pendidikan untuk lebih proaktif, responsif, dan memperketat sosialisasi serta koordinasi agar kesalahan serupa tidak berulang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan aturan masa jabatan kepala sekolah yang melampaui batas ketentuan. Menurut Didi, persoalan itu turut memperkeruh proses pengisian jabatan di lingkungan Pemprov NTB.
Di luar persoalan kepala sekolah, Didi menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) di NTB yang mencapai sekitar 70.000. Kondisi itu dinilainya menjadi salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang masih berada di jajaran bawah secara nasional.
“Tidak ada tawar-menawar dalam pemenuhan hak konstitusional anak untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah pusat hingga daerah, termasuk tingkat desa dan kelurahan, didorong untuk membangun sistem penjenjangan dan pengawasan yang responsif hingga ke level bawah,” ujarnya.
Didi meminta Dinas Pendidikan memperketat koordinasi dengan BKN sejak tahap pengusulan. Langkah itu dinilai perlu agar puluhan usulan berikutnya tidak kembali tertolak dan pelantikan kepala sekolah definitif bisa tuntas sesuai jadwal.