MATARAM — Pemeriksaan menyasar tiga jenis satuan pendidikan di bawah kewenangan provinsi. Rincian alokasi tahap I 2026 berdasarkan data Sistem Informasi BOSP Salur Kemendikdasmen: SMA Negeri Rp50,6 miliar, SMK Negeri Rp50,6 miliar, dan SLB Negeri Rp5,1 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB Syamsul Hadi menyatakan dana BOS disalurkan pemerintah pusat langsung ke rekening sekolah. Konsekuensinya, pihaknya tidak memegang angka total dana yang dialokasikan Kementerian Keuangan ke seluruh sekolah di bawah naungan Pemprov NTB.
"Khusus dari dana BOS saja ya, bukan yang lainnya. Kan dana BOS di sekolah ya, tergantung sekolahnya. Jadi secara keseluruhan kan belum disampaikan total dana BOS nya," ujarnya pekan kemarin.
Dana Mengalir Langsung ke Rekening Sekolah
Pola penyaluran langsung itu membuat Dikpora NTB bergantung pada laporan masing-masing sekolah soal pemanfaatan dana. Audit BPK menjadi kesempatan memverifikasi apakah aliran uang sesuai peruntukan operasional satuan pendidikan.
Syamsul menyambut baik langkah pemeriksa. Menurutnya audit bukan sekadar pengawasan, melainkan bahan refleksi bagi pejabat yang membawahi sekolah-sekolah di NTB.
"Kalau kita kan mengapresiasi ya, karena kalau bagi saya, audit itu adalah bagian dari refleksi untuk kita semakin baik," katanya.
Sekda Minta Inspektorat Dampingi OPD Hadapi Tim Pemeriksa
Sekretaris Daerah NTB Abul Chair menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah bersikap terbuka dan kooperatif selama pengumpulan data dan penyediaan dokumen. Instruksi itu disampaikan agar proses pemeriksaan tidak tersendat di lapangan.
Abul juga meminta Inspektorat Daerah memberikan pendampingan khusus. Perannya menjembatani komunikasi antara organisasi perangkat daerah dan tim BPK.
"Saya meminta keterbukaan dan kesiapan untuk memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Jadikan pemeriksaan ini kesempatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan jika memang didapati kelemahan, dan untuk itu kita minta pembimbingan serta solusi-solusi terbaiknya," tegasnya.
Pendidikan dan Ketahanan Pangan Jadi Dua Sektor Prioritas
Audit kinerja BPK mencakup dua program prioritas Pemprov NTB: pendidikan dan ketahanan pangan. Keduanya dinilai krusial karena berstatus unggulan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Abul menyebut ketahanan pangan berbicara soal bagaimana manusia hidup layak saat ini. Pendidikan, lanjutnya, menyangkut perencanaan hidup yang lebih baik di masa kini dan masa depan.
"Hari ini bicara tentang ketahanan pangan dan pendidikan, yang mana keduanya adalah program unggulan dari Provinsi NTB. Ketika bicara ketahanan pangan, tentu berbicara tentang bagaimana manusia bisa hidup dengan baik saat ini," katanya.
"Sementara pendidikan berbicara tentang bagaimana manusia bisa merencanakan hidup menjadi lebih baik di masa depan dan masa kini," sambungnya.
Matriks Pemeriksaan Disusun Bersama Tiap OPD
Pemeriksa Ahli Madya BPK Perwakilan NTB I Gusti Ngurah Kawindra menjelaskan audit kinerja memerlukan validasi dan penyelarasan matriks desain pemeriksaan bersama kepala entitas. Tujuannya memastikan ruang lingkup audit relevan dengan kondisi riil di lapangan.
Matriks itu akan dibahas secara teknis di masing-masing OPD pengampu. Keterbukaan dokumen menjadi syarat agar desain pemeriksaan BPK berdiri di atas pertanyaan dan kriteria yang jelas.
"Keterbukaan itu sangat penting, sehingga nanti desain pemeriksaan kami itu berdasarkan daripada pertanyaan-pertanyaan, dari tujuan audit sampai pada kriterianya. Nanti hal ini akan dibuat dalam satu matriks yang akan didiskusikan secara teknis di masing-masing OPD pengampu," jelasnya.
Hasil audit nantinya menjadi dasar rekomendasi perbaikan tata kelola anggaran pendidikan di NTB. Sekolah dan dinas terkait diminta menyiapkan dokumen pendukung sejak tahap penyelarasan matriks.
