MATARAM — Proyek pembangunan Kantor Wali Kota Mataram dirancang berjalan tiga tahun anggaran, dari 2026 sampai 2028, dengan total estimasi biaya merampungkan sekitar tiga bangunan utama di kompleks perkantoran itu mencapai kisaran Rp 250 miliar. Anggota DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron merinci alokasi per tahun: Rp 60 miliar pada 2026, lalu masing-masing Rp 70 miliar pada 2027 dan 2028.
Sebelum masuk tahap kontrak tahun jamak, pemerintah daerah telah menyerap sekitar Rp 58 miliar pada tahap awal pembangunan 2025 memakai skema kontrak reguler. Gufron menyebut angka-angka itu sebagai dasar sorotannya terhadap progres dan skema pelaksanaan proyek strategis tersebut.
Berdasarkan hasil tender yang berjalan, proyek fisik dimenangkan PT Damai Indah Utama yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan. Proses lelang menyisakan catatan bagi legislatif karena penawaran hanya diikuti satu perusahaan sebagai peserta tunggal.
Gufron mengaitkan hasil lelang itu dengan rekam jejak rekanan pemenang. "Kami mengingatkan kembali bahwa PT Damai Indah Utama ini kemarin sempat ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai kurang lebih Rp450 juta," ujarnya.
Untuk tahun anggaran 2026, dana yang disiapkan mencapai Rp 60 miliar. "Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2027 dan 2028, di mana masing-masing tahun dianggarkan sebesar Rp 70 miliar," papar Gufron.
Pola penambahan anggaran di dua tahun terakhir membuat total estimasi mendekati Rp 250 miliar. Kompleks perkantoran yang dibangun mencakup sekitar tiga bangunan utama.
Catatan temuan BPK senilai kurang lebih Rp 450 juta pada PT Damai Indah Utama menjadi dasar peringatan legislator. Gufron meminta pemerintah daerah memastikan persoalan serupa tidak terulang dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak.
DPRD Kota Mataram menekankan pentingnya pengawasan berlapis pada proyek yang membentang tiga tahun anggaran. Skema multi-years membuat evaluasi tahunan menjadi kunci sebelum anggaran tahun berikutnya dicairkan.