MATARAM — Kepala Satgas MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengungkapkan bahwa 169 dapur MBG di provinsi itu sempat berhenti melayani penerima manfaat. Angka tersebut setara dengan 20,4 persen dari total 826 SPPG yang tersebar di seluruh NTB.
Penghentian operasional terjadi secara mandiri oleh pengelola masing-masing dapur. Fathul Gani menjelaskan, keputusan itu diambil karena dana operasional dari BGN belum turun dalam beberapa periode terakhir.
“Kalau ada beberapa SPPG yang berhenti beroperasi, itu bukan karena ditutup, tetapi lebih karena ada kendala dalam penyaluran anggaran pada masa transisi ini,” ujarnya di ruang kerjanya, Rabu (10/6/2026).
Dampak Langsung ke Siswa Penerima Manfaat
Penghentian sementara itu berdampak langsung terhadap siswa yang menjadi sasaran program MBG. Pasalnya, belum ada mekanisme pemindahan penerima manfaat ke dapur lain yang masih beroperasi.
“Konsekuensinya memang ada penerima manfaat yang sementara waktu tidak terlayani. Karena kita belum menerapkan skema pemindahan layanan ke SPPG lain,” kata Fathul Gani.
Meski demikian, ia memastikan sebagian besar dapur yang sempat berhenti kini sudah kembali beroperasi setelah persoalan anggaran mulai ditangani.
Masa Transisi Jadi Momen Pembenahan
Fathul Gani menegaskan, tidak ada kebijakan penghentian program dari BGN. Isu yang beredar di media sosial soal penutupan dapur MBG dinilai tidak tepat. Masa transisi kepemimpinan di BGN justru dimanfaatkan untuk evaluasi tata kelola keuangan dan operasional SPPG.
“Arahan pimpinan BGN, tahun kedua ini menjadi tahun peningkatan kualitas. Kalau masih ada kekurangan pada fasilitas dapur, sistem sirkulasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), maupun standar operasional lainnya, silakan disempurnakan,” jelasnya.
Satgas MBG NTB mendorong pengelola SPPG memanfaatkan jeda operasional untuk membenahi infrastruktur dan standar pelayanan.
Belum Ada Keputusan Soal Moratorium Dapur Baru
Fathul Gani juga meluruskan informasi mengenai moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur MBG baru. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi tertulis dari BGN.
“Kami masih menunggu petunjuk resmi secara tertulis dari BGN. Jangan sampai ada pihak yang langsung melakukan investasi besar hanya berdasarkan informasi yang belum jelas sumbernya,” tegasnya.
Masyarakat dan calon investor diminta berhati-hati terhadap informasi yang belum memiliki dasar hukum yang jelas.
Pemetaan Wilayah 3T Jadi Prioritas
Di tengah masa transisi, Satgas MBG NTB tengah memetakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum terjangkau program. Pulau Sumbawa menjadi prioritas karena masih banyak daerah dengan akses transportasi terbatas.
“Banyak usulan datang dari Bima, Dompu, dan Sumbawa. Di Lombok juga ada beberapa wilayah kepulauan dan daerah dengan akses sulit yang perlu mendapat perhatian,” kata Fathul Gani.
Tantangan utama distribusi MBG di wilayah 3T bukan hanya ketersediaan dapur, tetapi juga akses pengiriman makanan yang harus menempuh jalur sulit, termasuk jalan setapak dan kawasan perbukitan. Pemetaan ini akan disesuaikan dengan kebijakan BGN ke depan.
