Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa capaian indeks bukan semata-mata diukur dari jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah. Fokus utama evaluasi justru terletak pada kualitas tata kelola, kepatuhan terhadap standar, serta bukti nyata implementasi data dalam proses pemerintahan dan pembangunan.
Bukan Soal Banyak Data, Melainkan Kualitas Tata Kelola
"Evaluasi ini bukan menilai seberapa banyak data yang dimiliki pemerintah daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data tersebut dikelola dengan baik, memiliki standar yang jelas, didukung bukti pelaksanaan, dan benar-benar dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan," tegas Ahsanul Khalik dalam sosialisasi tersebut.
Ia menjelaskan, banyak instansi justru terjebak pada upaya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aspek fundamental seperti metadata yang lengkap, regulasi yang mendukung, dan dokumentasi proses. Padahal, keempat elemen inilah yang menjadi komponen utama dalam kerangka penilaian SDI nasional.
Tantangan di Daerah: Regulasi dan Tim Pelaksana Belum Terbentuk
Dari hasil identifikasi dalam sosialisasi tersebut, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di NTB masih menghadapi kendala klasik. Beberapa daerah belum memiliki regulasi daerah (perda/perkada) khusus tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Selain itu, belum terbentuknya tim pelaksana secara formal juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
Kondisi ini dinilai krusial karena jika tidak segera diatasi, akan langsung berdampak pada hasil evaluasi indeks SDI masing-masing daerah. Oleh karena itu, Pemprov NTB mendorong seluruh pemda untuk memperkuat administrasi internal dan melengkapi dokumen pendukung yang menjadi syarat penilaian.
Indikator Penilaian: Dari Perencanaan hingga Pemanfaatan Data
Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan pendalaman mengenai aspek-aspek utama yang menjadi indikator penilaian SDI. Cakupannya meliputi perencanaan dan penetapan data prioritas daerah, pengumpulan data oleh perangkat daerah, pemeriksaan standar data dan metadata statistik maupun geospasial, mekanisme penyebarluasan data, hingga penguatan kepemimpinan data.
Aspek kepemimpinan data sendiri mencakup pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan, dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, serta manajemen data yang terintegrasi. Semua elemen ini harus dibuktikan dengan dokumen dan bukti pelaksanaan yang sah.
Target 2026: Provinsi Sangat Baik, Kabupaten/Kota Minimal Baik
Pemprov NTB menargetkan capaian predikat Sangat Baik pada tingkat provinsi. Secara paralel, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB didorong untuk meraih minimal predikat Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2026.
"Yang perlu diperkuat bukan menambah data baru, tetapi memastikan setiap data memiliki tata kelola yang baik, standar yang jelas, metadata yang lengkap, serta didukung regulasi dan bukti pelaksanaan yang memadai," ujar Ahsanul Khalik.
Ia optimistis seluruh daerah di NTB memiliki peluang besar untuk meningkatkan capaian indeks SDI. Kuncinya adalah konsistensi dalam memperkuat administrasi, regulasi, dan tata kelola data secara berkelanjutan.
Satu Data Indonesia: Fondasi Kebijakan yang Tepat dan Akuntabel
Ahsanul Khalik menekankan bahwa Satu Data Indonesia bukanlah sekadar proyek pengumpulan data. Lebih dari itu, ini adalah upaya membangun ekosistem tata kelola data yang berkualitas sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepat, efektif, dan akuntabel.
"Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kami optimistis target peningkatan Indeks SDI dapat dicapai bersama," pungkasnya.
