MATARAM — OJK NTB tidak hanya akan menyalurkan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang utuh bagi petani kakao di Lombok Utara. Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali berkoordinasi dengan petani di Gangga untuk memahami persoalan dari hulu ke hilir.
Kebutuhan Petani: Bukan Cuma Modal, Tapi Juga Pembeli
Dari forum diskusi yang digelar OJK bersama petani kakao di Mataram, ditemukan fakta menarik. Kebutuhan utama mereka tidak hanya terbatas pada akses pembiayaan untuk pengembangan lahan.
"Ada yang membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha, tetapi banyak juga yang menginginkan adanya penampung hasil panen. Mereka ingin ada kepastian pasar agar usaha kakao yang dijalankan bisa berkelanjutan," jelas Rudi.
Persoalan lain yang mengemuka adalah rendahnya kesadaran petani terhadap pentingnya asuransi usaha. OJK berupaya menghadirkan perbankan, termasuk BPD NTB Syariah, dan perusahaan asuransi dalam satu ekosistem untuk memberikan solusi menyeluruh.
Menjaring Offtaker dari Luar Daerah
Untuk menjawab kebutuhan kepastian pasar, OJK sudah mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan pengolah dan pembeli kakao di luar NTB. Langkah ini dinilai krusial agar hasil panen petani terserap dengan harga yang layak.
"Kami sudah mencoba menghubungi beberapa offtaker di luar NTB untuk melihat peluang kerja sama. Yang paling penting adalah bagaimana produk petani bisa terserap pasar dengan baik," tambah Rudi.
Sebelum memutuskan kakao sebagai fokus, OJK sempat mengkaji komoditas lain seperti rumput laut, udang, dan tuna. Namun, setelah melalui berbagai penilaian, kakao dinilai memiliki peluang pengembangan yang paling besar dalam kerangka Program PED.
Sinergi dengan Program Desa Berdaya
Pengembangan kakao melalui PED nantinya akan disinergikan dengan program Desa Berdaya yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTB. Konsepnya sama, yaitu membangun ekosistem dari hulu ke hilir.
"Kalau nanti ada offtaker yang kuat dan dukungan pembiayaan yang memadai, maka petani akan lebih mudah berkembang," kata Rudi.
Program ini dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Model pengembangannya mencakup seluruh rantai usaha, mulai dari produksi, pembiayaan, perlindungan usaha, hingga pemasaran. Program PED sendiri merupakan strategi OJK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan komoditas unggulan di daerah.
