LOMBOK TIMUR — Popularitas Bukit Anak Dara di Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, melesat ke urutan kedua setelah Gunung Rinjani. Namun, di balik panorama savana dan jalur Tanjakan Cinta yang instagramable, akses menuju lokasi ibarat tembok penghalang bagi wisatawan.
Jalan sepanjang sekitar 3,5 kilometer dari jalan utama hingga area parkir dilaporkan rusak di hampir seluruh ruas. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada perbaikan signifikan dari pemerintah daerah.
Jalan Dibangun Petani, Bukan Pemerintah
Putramsyah, Ketua Pengelola Parkir Bukit Anak Dara, mengungkapkan bahwa masyarakat dan petani justru menjadi garda terdepan pembangunan akses. "Kami membuat jalan ini dari nol. Sedikit demi sedikit kami rabat memakai uang petani dan masyarakat," ujarnya kepada NTBSatu, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, usulan perbaikan jalan sudah disampaikan ke pemerintah desa, namun belum ada tindak lanjut. "Kalau popularitas, kami nomor dua setelah Rinjani. Tapi belum ada perhatian pemerintah untuk jalan ini," keluhnya.
Ia menambahkan, banyak tamu asing yang mengeluhkan akses menuju Bukit Anak Dara. "Jalan ini harus diperhatikan," tegasnya.
PAD Masuk ke Pemda, Warga Bangun Infrastruktur Sendiri
Indra, petani Orong Guar yang juga menjaga parkir Bukit Anak Dara, menyoroti ketimpangan antara kontribusi warga dan penerimaan daerah. "Masyarakat membangun jalan dan menyediakan lahan secara mandiri. Ketika wisata sudah ramai, PAD masuk ke pemerintah. Kami berharap perhatian juga datang ke masyarakat," katanya.
Selain jalan, warga juga mengusulkan jaringan listrik sejak 2025 untuk mendukung aktivitas pertanian dan pelayanan wisatawan. "Kami mengajukan listrik dengan melampirkan ratusan KTP petani. Sampai sekarang belum terealisasi," ujar Indra.
Ia berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur dasar. "Kalau akses dan listrik membaik, wisatawan pasti semakin nyaman datang ke sini," pungkasnya.
BKPH: Kewenangan Terbatas, Butuh Dukungan Eksekutif dan Legislatif
Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II, Dadan Kuswardhana, mengakui keterbatasan kewenangan BKPH dalam memutuskan pembangunan akses jalan. "Kewenangan kami terbatas, kami juga masih dalam kondisi identifikasi dan verifikasi kondisi lapangan agar bisa melaporkan kondisi ke pengambil keputusan," jelasnya.
Dadan menekankan perlunya keterlibatan bupati dan ketua DPRD melalui pokok-pokok pikiran (pokir) untuk mewujudkan harapan masyarakat. "Kita perlu juga keterlibatan Bupati ataupun Ketua DPRD melalui pokirnya," ujarnya.
Bukit Anak Dara yang memiliki ketinggian 1.923 meter di atas permukaan laut ini terkenal dengan panorama savana dan pemandangan langsung ke Gunung Rinjani. Namun, tanpa perbaikan akses dan listrik, potensi ekonominya terancam mandek.
