MATARAM — Kerusakan alat kesehatan vital di RSUD H. Moh. Ruslan menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Kota Mataram. Rumah sakit rujukan di Pulau Lombok itu kini harus merogoh kocek hampir Rp3 miliar untuk biaya rujukan pasien ke RSUP NTB karena MRI miliknya tak lagi bisa dioperasikan.
Direktur RSUD H. Moh. Ruslan, dr. Hj. Eka Nurhayati, menjelaskan bahwa alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) tersebut sudah beberapa kali diperbaiki. Namun, setiap kali selesai, helium yang menjadi pendingin mesin kembali bocor sehingga alat tidak bisa digunakan.
"Sudah sempat kami perbaiki dengan biaya hampir Rp900 juta, tetapi ternyata heliumnya kembali bocor. Sekarang MRI itu sudah menjadi besi tua dan tidak bisa dioperasikan lagi," ujarnya di hadapan anggota dewan.
Tagihan Rujukan Membengkak di Luar Perencanaan
Akibat tidak berfungsinya MRI, seluruh pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang diagnostik harus dirujuk ke RSUP NTB. Setiap pemeriksaan ditanggung RSUD H. Moh. Ruslan, sehingga tagihan rumah sakit kini hampir mencapai Rp3 miliar.
"Kami tidak bisa menolak pasien rujukan hanya karena tidak memiliki MRI atau CT Scan. Akhirnya pasien kami bawa ke RSUP NTB dan rumah sakit harus membayar biaya pemeriksaannya. Itu menjadi beban di luar perencanaan kami," kata dr. Eka.
CT Scan Juga Sekarat, Satu Unit Rusak Permanen
Persoalan serupa terjadi pada layanan CT Scan. Dari dua unit yang dimiliki, satu unit mengalami kerusakan permanen dan tidak bisa diperbaiki. Sementara satu unit lainnya masih beroperasi, tetapi dipakai hampir tanpa henti setiap hari sehingga mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan.
Untuk memperbaiki CT Scan yang tersisa, RSUD H. Moh. Ruslan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 miliar. Kondisi ini menjadi beban ganda bagi rumah sakit yang tetap harus melayani pasien dari Kota Mataram maupun berbagai daerah di Pulau Lombok.
Usulan Urunan Rp1 Miliar per Anggota DPRD
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Ramayoga, melontarkan usulan agar pengadaan MRI baru menjadi perhatian bersama DPRD Kota Mataram. Ia menyebut harga satu unit MRI berkisar Rp35 miliar.
"Saya mengusulkan, ayo kita sama-sama urunan membeli alat kesehatan RSUD yang rusak. Kalau setiap anggota DPRD menyumbang sekitar Rp1 miliar, atau minimal Rp750 juta, saya kira MRI bisa terbeli. Kekurangannya nanti bisa ditanggung rumah sakit, sehingga persoalan alat kesehatan ini segera selesai," ujar Ramayoga.
DPRD: Usulan Harus Dikaji, Banyak Kebutuhan Lain
Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, mengaku memahami kondisi yang dihadapi RSUD. Namun, ia menilai usulan tersebut tetap harus dikaji secara matang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
"Usulan itu tentu akan kami pertimbangkan. Tetapi kebutuhan masyarakat yang lain juga masih sangat banyak. Semua akan bergantung pada situasi, kondisi, dan kemampuan anggaran daerah," kata Irawan.
