MATARAM — Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Muhammad Riadi, menegaskan kebijakan pembatasan ini sudah berjalan sejak menjelang Hari Raya Iduladha 2026. Pemasukan telur resmi dari luar daerah sudah tidak ada lagi.
“Kalau dari luar, praktis sudah hampir tiga bulan kami tidak pernah memasukkan telur ke Lombok. Yang resmi tidak ada. Jadi kalau masih ada yang masuk, itu penyelundupan melalui jalur ilegal,” ujar Riadi, Rabu (8/7/2026).
Pengecualian Hanya untuk Sumbawa yang Produksinya Minim
Riadi menjelaskan, pemerintah memberikan pengecualian terbatas untuk Pulau Sumbawa. Populasi peternak ayam petelur di wilayah timur NTB itu masih sedikit sehingga produksi lokal belum mencukupi kebutuhan.
“Khusus Sumbawa memang sempat ada dua distributor yang kami izinkan, tetapi sangat dibatasi,” katanya.
Bukan karena Banjir Pasokan, Melainkan Permintaan Melemah
Riadi mengakui harga telur di tingkat peternak sedang tertekan. Namun, ia membantah penyebab utamanya adalah membanjirnya telur dari luar daerah. Menurutnya, NTB sudah lama surplus produksi telur dan sebelumnya masih terserap berkat program MBG.
Setelah program itu berhenti sementara, permintaan pasar ikut turun. Pengepul pun memiliki posisi tawar lebih kuat saat permintaan melemah. “Jadi gejolak harga itu sebenarnya terjadi di tingkat peternak, bukan di pasar,” ujarnya.
Harga di Konsumen Stabil, Peternak Kecil Mulai Jual Aset
Berdasarkan pemantauan Disnakeswan saat kunjungan Wakil Gubernur NTB ke Pasar Bima, harga telur di konsumen masih berkisar Rp55 ribu hingga Rp60 ribu per tray. Namun, di tingkat peternak, sejumlah peternak kecil sudah mulai menjual aset usahanya karena terus merugi.
Riadi menyebut kelompok peternak kecil menjadi pihak paling rentan karena modal terbatas untuk menahan kerugian dalam waktu lama. “Tinggal mereka mampu bertahan atau tidak sampai kondisi pasar kembali normal,” katanya.
Pemprov Siapkan Tiga Langkah: Serap Lokal, Cari Pasar Baru
Pemprov NTB tidak hanya mengandalkan kebijakan pembatasan. Disnakeswan telah memanggil perusahaan penyedia bahan pangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memprioritaskan pembelian telur dan daging ayam produksi NTB.
“Hari ini kami mengundang vendor pemasok kebutuhan ASN. Alhamdulillah mereka sudah mengambil telur dari peternak lokal,” jelas Riadi.
Selain itu, Disnakeswan akan mengumpulkan peternak besar di NTB untuk memperluas pemasaran ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan daerah lain. Langkah ini diharapkan bisa menyerap kelebihan produksi yang tidak terserap di pasar lokal.
“Besok kami kumpulkan peternak besar. Kami dorong mereka mencari pasar ke luar NTB supaya produksi telur tidak semuanya beredar di dalam daerah,” ujarnya.
Riadi menegaskan pemerintah terus berkoordinasi dengan asosiasi peternak untuk mencari solusi agar usaha peternak skala kecil bisa bertahan. “Kami terus berupaya. Bukan berarti pemerintah diam,” tegasnya.
