MATARAM — Ketua Satuan Tugas MBG Pemprov NTB Fathul Gani mengakui, dari 820 unit SPPG yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota, sebagian besar justru terkonsentrasi di Lombok Timur (258 unit), Lombok Tengah (179 unit), dan Lombok Barat (126 unit). Akibatnya, wilayah pelosok seperti Pulau Sumbawa bagian timur dan beberapa kecamatan di Lombok Utara masih kesulitan mengakses layanan gizi tersebut.
“Memang secara kumulatif, jumlah SPPG di NTB sudah overload, tetapi ada wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Nah, wilayah-wilayah inilah yang tetap kita usulkan kepada BGN,” ujar Fathul Gani di Mataram, Rabu.
Angka Penerima Manfaat Capai 1,8 Juta Jiwa
Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, program MBG di NTB saat ini melayani 1.832.808 penerima manfaat. Namun, Fathul Gani menyebutkan bahwa proses verifikasi ulang data penerima secara by name by address masih berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mencegah data ganda atau penerima fiktif.
“Jadi, BGN ingin memastikan data yang diberikan clear. Jangan sampai ada yang salah data atau fiktif. Pendataan ini butuh waktu, kita berharap kalau bisa secepatnya dilakukan,” katanya.
SPPG di 3T Terbangun tapi Operasional Mandek
Fathul Gani tidak memungkiri, di sejumlah wilayah 3T yang sudah memiliki bangunan SPPG, aktivitas dapur justru belum berjalan. Penyebabnya, belum ada kepastian dari BGN apakah program ini akan dilanjutkan atau tidak.
“Belum beroperasi karena belum ada kepastian. Nah, mitra ini butuh jaminan dari BGN, apakah SPPG yang sudah terbangun di 3T bisa berjalan normal atau tidak operasionalnya, kan gitu,” ujarnya.
Kondisi ini membuat mitra pengelola SPPG di daerah rawan gizi enggan memulai operasional tanpa jaminan kontrak atau pendanaan lanjutan dari pusat.
Usulan Tetap Bisa Diajukan Melalui Korwil BGN
Meski jumlah dapur di NTB sudah melebihi kuota ideal, Pemprov NTB tetap memiliki jalur untuk mengusulkan tambahan SPPG. Fathul Gani menjelaskan, usulan bisa disampaikan melalui koordinator wilayah (Korwil) BGN di masing-masing kabupaten/kota.
“Tetap bisa mengusulkan, karena khusus daerah 3T masuk dalam prioritas nasional, termasuk kepada penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Fathul Gani.
Pemprov NTB berharap proses verifikasi data penerima manfaat bisa segera rampung agar operasional SPPG di wilayah 3T bisa berjalan normal. Tanpa kepastian itu, ribuan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di pelosok NTB terancam kehilangan akses terhadap makanan bergizi gratis yang sudah dianggarkan negara.
