MATARAM — Nama Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini resmi masuk dalam daftar panjang pejabat daerah yang tersangkut operasi tangkap tangan KPK pada tahun ini. Penangkapan tersebut merupakan OTT ke-17 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penangkapan tersebut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin. "Benar," ujarnya singkat.
Penangkapan Bupati Lombok Barat menjadi bagian dari rangkaian operasi tangkap tangan yang terus berlangsung sejak awal tahun. Pada Januari 2026, KPK memulai OTT pertama dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Pada bulan yang sama, giliran Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo yang diamankan.
Memasuki Februari, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin serta mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal. Operasi berlanjut ke ranah peradilan dengan penangkapan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Bulan Maret yang bertepatan dengan Ramadhan menjadi bulan paling sibuk dengan tiga OTT: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Setelah jeda di Mei, KPK kembali bergerak pada Juni dengan menangkap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang menyerahkan diri, disusul Bupati Muara Enim Edison.
Sepanjang Juli, KPK menangkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Kini, giliran Kepala Daerah dari Nusa Tenggara Barat yang menjadi sasaran. Dengan masuknya Lalu Ahmad Zaini, total sudah 12 bupati/wali kota yang ditangkap KPK dalam OTT sepanjang 2026.
Belum diketahui secara rinci lokasi dan barang bukti yang diamankan dalam OTT terhadap Bupati Lombok Barat. KPK masih dalam masa 1x24 jam untuk menentukan status hukum yang bersangkutan. Masyarakat NTB, khususnya Lombok Barat, kini menanti perkembangan lanjutan dari lembaga antikorupsi tersebut.