MATARAM — Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menyebut realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 4,248 triliun atau 74,76 persen dari target Rp 5,683 triliun. Angka itu berdasarkan data sementara per 23 Oktober 2026.
Realisasi belanja yang belum menembus 70 persen menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Meski begitu, capaian tahun ini naik dibanding periode sama tahun lalu, dari 60,56 persen menjadi 64,38 persen.
Dari data per perangkat daerah, belanja pegawai menjadi pos dengan serapan tertinggi, yakni 75,05 persen. Belanja nonpegawai baru terserap 57,70 persen.
Belanja modal mencapai 52,82 persen. Sementara belanja bantuan sosial paling tertinggal dengan realisasi 6,11 persen.
Dari total 44 perangkat daerah lingkup Pemprov NTB, 18 instansi mencatatkan realisasi belanja di bawah rata-rata 60,29 persen. Pemerintah menyoroti percepatan pengadaan barang dan jasa, penyelesaian kontrak, pekerjaan fisik, serta penyaluran program.
Pelaksanaan anggaran juga terdampak tindak lanjut Pemprov NTB atas catatan dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Ahsanul menyatakan tindak lanjut itu berimplikasi pada penyesuaian sejumlah kegiatan.
"Tindak lanjut tersebut berimplikasi pada penyesuaian sejumlah kegiatan, termasuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana semula," ujarnya.
Penyesuaian itu turut menekan realisasi anggaran. Pemprov NTB menyatakan tetap mematuhi ketentuan dan menindaklanjuti rekomendasi KPK sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Pemerintah daerah menargetkan percepatan pelaksanaan kegiatan pada sisa tahun anggaran. Fokusnya pada pos yang serapannya masih rendah, terutama belanja modal dan bantuan sosial.
Realisasi pendapatan yang sudah 74,76 persen menjadi modal pemerintah menutup gap belanja. Evaluasi per perangkat daerah akan menentukan langkah lanjutan bagi 18 instansi yang tertinggal.