NUSA TENGGARA BARAT — Lebih dari 160 anggota DPR dari Partai Demokrat mendukung RUU Cheap Energy Act untuk menghidupkan kembali kredit pajak kendaraan listrik senilai 7.500 dolar AS yang dicabut tahun lalu. Usulan itu menghadapi jalan terjal, mulai dari veto presiden hingga perpecahan di internal partai sendiri. Kredit pajak ini sebelumnya mendorong rekor 1,3 juta penjualan EV baru di AS sepanjang 2024.
RUU yang diajukan anggota DPR dari California Mike Levin dan Illinois Sean Casten itu juga menyasar modernisasi jaringan listrik. Politico melaporkan, aturan tersebut dirancang agar pelanggan biasa tidak menanggung biaya peningkatan infrastruktur untuk pusat data AI. Paket kebijakan ini menghidupkan kembali sejumlah kredit pajak energi bersih era Biden yang dipangkas tahun lalu.
Mengapa Insentif EV Kini Jadi Beban Politik
Lanskap politiknya sudah berubah. Selama bertahun-tahun Partai Republik menyerang kendaraan listrik, dan insentif fiskal itu kini justru berpotensi merugikan Demokrat di mata pemilih. Presiden Trump berulang kali merendahkan EV, salah satunya dengan pernyataan bahwa kendaraan itu "tidak bisa jauh dan harganya mahal".
Pernyataan itu sempat melunak setelah CEO Tesla Elon Musk menyuntikkan ratusan juta dolar ke kampanye presiden Trump pada 2024. Meski begitu, Trump tetap menyerang kebijakan energi bersih secara lebih luas. Efeknya, industri mobil bensin di AS kembali bergeliat, bahkan saat Eropa, China, dan sebagian besar negara berkembang bergerak cepat ke elektrifikasi.
Survei Pew: Minat Warga AS Bergeser ke Hibrida
Persepsi publik ikut tergerus. Sebagian pemilih mengaitkan kredit pajak dengan orang kaya pesisir yang mampu membeli EV tanpa insentif. Survei Pew Research Center pada April menemukan warga AS lebih melirik hibrida ketimbang EV murni. Minat terhadap kendaraan listrik merosot jauh dibanding 2022, termasuk di kalangan pemilih Demokrat.
Schumer dan Slotkin Beri Sinyal Ragu
Hambatan paling nyata justru datang dari dalam. Ketua Minoritas Senat Chuck Schumer menyerukan pengembalian kredit pajak energi bersih dalam sebuah gala di Washington, tetapi tidak menyinggung EV sama sekali. Sikap hati-hati juga datang dari Senator Demokrat asal Michigan, Elissa Slotkin.
"Saya ingin semua jenis energi. Saya tidak mau hanya satu. Saya tidak mau memilih-milih," kata Slotkin kepada Politico.
Jalur Legislasi Butuh Dua Pertiga Suara
Andaikan Demokrat menguasai kedua kamar Kongres pada November, pemulihan insentif tetap harus melewati DPR, Senat, dan tanda tangan presiden. Veto presiden hanya bisa dibatalkan dengan mayoritas dua pertiga di kedua kamar. Ambang itu jauh lebih tinggi dari mayoritas sederhana dan mensyaratkan dukungan banyak anggota Republik, sesuatu yang kecil kemungkinannya dalam iklim politik sekarang.
Rekor 1,3 Juta Unit dan Pabrik Baterai di Negara Bagian Republik
Kritik terhadap insentif EV tidak sejalan dengan datanya. Kredit pajak itu punya batas penghasilan dan dirancang untuk kelas menengah-bawah, bukan kelompok super kaya. Insentif tersebut membantu mendorong 1,3 juta penjualan EV baru di AS sepanjang 2024 dan membangun industri baterai domestik untuk mengurangi ketergantungan pada China.
Sebagian besar investasi itu justru masuk ke negara bagian yang dikuasai Republik, seperti Georgia dan South Carolina. Dampaknya terasa pada ekonomi lokal dan penciptaan ribuan lapangan kerja.
Jarak Tempuh 400 Mil dan 80.000 Port Pengisian Cepat
Dari sisi teknologi, EV generasi sekarang unggul jauh dibanding mobil pembakaran dalam hal perangkat lunak, kehalusan berkendara, efisiensi, dan biaya operasional. Banyak model baru mampu menempuh lebih dari 400 mil sekali pengisian. Pada kuartal ketiga, jumlah port pengisian cepat publik di AS melampaui 80.000 unit.
Teknologi EV terus maju, tetapi pertumbuhannya tetap bergantung pada kebijakan yang mendukung. Tanpa itu, pasar kendaraan listrik AS berisiko terus menjadi bulan-bulanan siklus politik sementara negara lain melaju lebih cepat.
