MATARAM — Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menandatangani nota kesepakatan bersama KUA-PPAS 2027 bersama DPRD Kota Mataram. Dalam rapat paripurna tersebut, Badan Anggaran DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS yang memuat proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta sejumlah rekomendasi penguatan pengelolaan keuangan daerah.
Mohan menempatkan sinergi eksekutif dan legislatif sebagai bagian penting penyelenggaraan pemerintahan. Kedua lembaga, menurutnya, perlu menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab dan menyelaraskan setiap program dengan kepentingan warga Kota Mataram.
"Betapa kita ingin menjalankan semua tugas dan kewenangan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan bisa menyelaraskan setiap program dengan kepentingan masyarakat Kota Mataram," ujar Mohan dalam rapat paripurna, Kamis (29/10).
Pendapatan daerah Kota Mataram pada 2027 direncanakan mencapai sekitar Rp1,687 triliun. Angka ini meningkat sekitar Rp55,924 miliar atau 3,43 persen dibandingkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar sekitar Rp660,584 miliar, atau naik sekitar Rp4,507 miliar dari tahun sebelumnya. Kenaikan PAD menjadi sinyal kemampuan fiskal daerah dalam membiayai belanja tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.
Dari sisi belanja, KUA-PPAS 2027 memproyeksikan belanja daerah sekitar Rp1,729 triliun. Selisih antara proyeksi pendapatan dan belanja akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah yang turut dibahas dalam laporan Badan Anggaran DPRD.
Rekomendasi Badan Anggaran mencakup sejumlah catatan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Rincian rekomendasi tersebut menjadi acuan bagi Pemkot Mataram dalam menyusun rancangan APBD 2027 sebelum dibahas lebih lanjut bersama DPRD.
Kesepakatan KUA-PPAS diposisikan sebagai pijakan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyelaraskan program prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan pelayanan publik. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan anggaran sebelum masuk ke pembahasan tahap berikutnya.
Bagi warga Mataram, arah kebijakan anggaran 2027 menentukan program mana yang akan didanai lebih dulu, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, hingga penanganan kawasan permukiman. Tahap selanjutnya adalah pembahasan rancangan APBD 2027 dengan target penetapan sebelum akhir tahun anggaran berjalan.