MATARAM — Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning menyatakan penghentian aktivitas pembangunan menjadi konsekuensi bagi setiap pekerjaan yang menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang. Aturan itu berlaku bagi pengembang perumahan maupun masyarakat yang hendak membangun di kawasan dengan status khusus.
"Tanah boleh kita miliki, tetapi statusnya ada diatur oleh pemerintah," tegas Lale, Selasa (10/11).
Pernyataan itu menegaskan bahwa sertifikat kepemilikan tidak serta-merta memberi hak mengubah fungsi lahan. Setiap bidang tanah membawa status dan peruntukan yang mengikat pemiliknya.
Koordinasi dengan Dinas PUPR sebelum pekerjaan dimulai disebut sebagai langkah wajib. Tujuannya memastikan lokasi pembangunan tidak berada di kawasan yang dilarang untuk kegiatan tersebut.
"Sebab, setiap bidang tanah memiliki status dan peruntukan yang harus dipatuhi," terangnya.
Pemeriksaan status lahan menjadi krusial karena sebagian kawasan di Kota Mataram masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi. Kawasan itu punya ketentuan khusus dan tidak bisa langsung dialihfungsikan menjadi area pembangunan.
Lale menjelaskan, ada mekanisme yang memungkinkan lahan LSD dikeluarkan dari status perlindungannya. Namun jalurnya tidak sederhana dan tidak bisa diputuskan di tingkat daerah.
Pengembang wajib menyiapkan lahan pengganti sebelum mengajukan permohonan. Proses persetujuan kemudian berjalan di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN.
Ketentuan serupa berlaku di kawasan KP2B yang juga memiliki aturan pemanfaatan ruang tersendiri. Setiap rencana pembangunan di sana harus lebih dulu disesuaikan dengan peruntukan yang ditetapkan.
Dinas PUPR mendorong pengembang mendatangi kantor dinas untuk mengecek status lahan sebelum menyusun rencana proyek. Pemeriksaan awal ini menghindari risiko pekerjaan dihentikan di tengah jalan.
Bagi warga yang membangun secara mandiri, imbauan yang sama berlaku. Memastikan lokasi tidak berada di zona terlarang menjadi bagian dari kepatuhan terhadap aturan tata ruang.
Pemerintah kota menempatkan penataan ruang sebagai kendali atas pemanfaatan lahan yang makin terbatas. Pembangunan yang mengabaikan peruntukan berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi pemilik maupun pelaksana proyek.