LOMBOK BARAT — BPBL Lombok tak hanya memaparkan standar layanan yang berlaku, tetapi juga mendengar langsung masukan dari masyarakat pengguna. Dalam forum yang digelar di aula BPBL Lombok, Sekotong, itu, pihak balai membahas secara rinci syarat, prosedur, jangka waktu, biaya, hingga sistem penanganan pengaduan untuk tiga jenis layanan utama.
Tiga Layanan yang Dievaluasi: Uji Lab hingga Magang
Penanggung Jawab Pelayanan Publik BPBL Lombok, Nurhasanah Samad, menyebutkan ada tiga jenis layanan yang menjadi fokus evaluasi. Pertama, layanan pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. Kedua, penjualan komoditas. Ketiga, layanan kunjungan, PKL, magang, dan penelitian.
"Standar pelayanan tahun 2026 dipaparkan secara langsung kepada peserta forum agar masyarakat memahami hak dan prosedur yang berlaku saat mengakses layanan BPBL Lombok," ujar Nurhasanah kepada NTBSatu, Selasa (9/6/2026).
Bukan Sekadar Sosialisasi, Tapi Ruang Kritik Terbuka
Forum ini bukan sekadar sosialisasi satu arah. BPBL Lombok justru mendorong peserta untuk aktif memberikan saran dan masukan. Menurut Nurhasanah, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan standar layanan adalah kunci untuk menciptakan prosedur yang lebih mudah dipahami.
"Kami berharap masyarakat ikut memberi saran dan masukan dalam penyusunan standar pelayanan kami. Prosedur atau mekanisme layanan akan jelas dan masyarakat pengguna layanan mudah memahaminya," katanya.
Target Akhir: Layanan Responsif dan Berkelanjutan
BPBL Lombok, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki tugas melaksanakan uji terap teknis, produksi, pengujian kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis pengembangan perikanan budidaya laut.
Kepala BPBL Lombok, Sarwono, yang membuka langsung forum tersebut, menekankan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat akuntabilitas. Ke depan, BPBL Lombok menargetkan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung pengembangan usaha budidaya perikanan secara berkelanjutan.
"Saya berharap standar pelayanan BPBL Lombok bisa semakin transparan, mudah, dan responsif serta menjamin ketepatan waktu dan kualitas layanan. Sehingga, mampu mendukung pengembangan usaha budidaya perikanan yang berkelanjutan," tutup Nurhasanah.
