MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka. Ukuran keberhasilan juga terletak pada sejauh mana pertumbuhan membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal dalam The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta, Jumat (23/10). Ia tampil bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Ekonomi Kreatif sebagai Penghubung Pertumbuhan dan Kesejahteraan
Di hadapan pemangku kepentingan ekonomi kreatif dari berbagai negara, Miq Iqbal menekankan bahwa ekonomi kreatif harus menjadi kekuatan yang menghubungkan pertumbuhan dengan kesejahteraan rakyat. Sektor ini diposisikan bukan sekadar industri baru yang dibangun dari nol.
Bagi NTB, pengembangan ekonomi kreatif diarahkan untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi. Langkah itu sekaligus memastikan manfaat pembangunan menjangkau lebih banyak masyarakat di provinsi berbasis pariwisata tersebut.
Tantangan NTB: Pertumbuhan Harus Seiring Pengentasan Kemiskinan
Gubernur Miq Iqbal menjelaskan, tantangan pembangunan NTB bukan hanya mendorong pertumbuhan. Persoalan lain adalah memastikan pertumbuhan berjalan seiring dengan pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesempatan ekonomi.
Pernyataan itu menempatkan ekonomi kreatif sebagai instrumen kebijakan, bukan sekadar ajang promosi. Pelaku usaha kecil, perajin, dan pekerja kreatif di daerah menjadi kelompok yang diharapkan merasakan dampak langsung dari perluasan sektor ini.
Panggung Dunia dan Pembicara Lain di WCCE 2026
Forum WCCE 2026 menghadirkan sejumlah kepala daerah dan tokoh industri kreatif nasional. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi pembicara dalam sesi berbeda, bersama Ernest Prakasa dan Angga Dwimas Sasongko.
Kehadiran Gubernur NTB dalam forum internasional itu membawa posisi daerah ke dalam perdebatan global soal arah ekonomi kreatif. NTB selama ini dikenal lewat sektor pariwisata dan kerajinan, dua bidang yang bersinggungan langsung dengan rantai nilai ekonomi kreatif.
Pemerintah provinsi belum merinci bentuk program turunan dari gagasan yang dibawa Miq Iqbal di forum tersebut. Arah kebijakan selanjutnya akan terlihat dari dokumen perencanaan dan anggaran daerah yang menyasar pelaku usaha kreatif di kabupaten dan kota.
