MATARAM — Program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu menyasar 257 desa pada tahun anggaran berjalan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 persen desa mengarahkan dana dan pendampingan ke sektor peternakan, bukan ke usaha lain yang tersedia dalam skema Desa Berdaya.
Riadi menyampaikan data itu pada Jumat, 23 Oktober 2026, di Mataram. Menurut dia, tingginya minat terhadap peternakan menunjukkan warga menilai sektor ini punya peluang nyata untuk menambah penghasilan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi desa.
"Dari 60 persen yang memilih usaha peternakan ini. Ada yang memilih ternak ayam, sapi, dan jenis ternak lainnya," jelas Riadi.
Pembagian Peran: Disnakeswan Urus Teknis, OPD Lain Pegang Anggaran
Disnakeswan NTB tidak memegang pengelolaan anggaran maupun penyaluran bantuan dalam program ini. Keduanya berada di organisasi perangkat daerah yang menangani masing-masing skema Desa Berdaya.
Peran dinas yang dipimpin Riadi lebih pada dukungan teknis di lapangan. Tenaga teknis dari bidang-bidang di lingkungan dinas diarahkan mendampingi penerima program sesuai kompetensi masing-masing.
Pendampingan itu mencakup persoalan pemeliharaan, pakan, kesehatan ternak, hingga pemasaran hasil produksi. Tujuannya agar penerima tidak berhenti di tahap memulai usaha.
Contoh di Sekotong: 1.000 Ekor Ayam Petelur Sudah Berproduksi
Salah satu usaha yang sudah dipantau dan mulai berproduksi berada di Desa Cendi Manik, Sekotong, Lombok Barat. Peternakan ayam petelur di desa itu memiliki populasi sekitar 1.000 ekor.
Pengelolaannya melibatkan pelaku usaha berpengalaman. Riadi menegaskan kemitraan semacam ini bukan pelengkap, melainkan syarat agar usaha benar-benar jalan dan menghasilkan.
"Peternak yang mengelola usaha tersebut bekerja sama dengan pelaku usaha yang sudah berpengalaman. Ini penting agar usaha yang dikembangkan bisa berjalan dan berproduksi," katanya.
Menurut Riadi, modal dan ternak saja tidak cukup. Usaha peternakan butuh pengetahuan teknis, manajemen pemeliharaan, dan kepastian pemasaran agar bisa bertahan.
Skema Rp 7 Juta per Keluarga di Lendang Nangka, Surplus Rp 500 Ribu per Bulan
Pendekatan transformatif Desa Berdaya diarahkan ke keluarga miskin ekstrem. Di Lendang Nangka, Lombok Timur, modal sekitar Rp 7 juta per kepala keluarga dipakai membeli sekitar 32 ekor ayam beserta kebutuhan pakan.
Dengan asumsi tingkat produksi mencapai 80 persen, usaha skala kecil itu diperkirakan menghasilkan surplus Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu per bulan. Surplus tersebut ditabung oleh penerima manfaat.
"Kalau mereka tetap bekerja sebagai buruh tani, pekerjaan itu tidak harus ditinggalkan. Usaha ayam petelur bisa menjadi sumber pendapatan tambahan, sementara penghasilan dari buruh tani tetap digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup," ujarnya.
Skema ini memang dirancang agar penerima punya sumber pendapatan tambahan yang dikumpulkan bertahap. Tabungan menjadi salah satu indikator keberhasilan yang diharapkan tumbuh dari kegiatan ekonomi tersebut.
BUMDes Jadi Ujung Tombak, Keuntungan Diputar untuk Desa
Untuk skema tematik yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa, usaha peternakan diharapkan menghasilkan keuntungan yang memperkuat pendapatan dan kapasitas BUMDes. Manfaat program tidak berhenti pada bantuan awal.
"Harapannya, kapasitas BUMDes meningkat, usahanya berkembang, dan memperoleh keuntungan. Dari situ, kita ingin mendorong kemandirian ekonomi desa," jelasnya.
Riadi menilai keberhasilan usaha sangat bergantung pada kesesuaian antara jenis ternak yang dipilih dan kemampuan penerima mengelolanya. Karena itu, keterlibatan pelaku usaha profesional dan pendampingan teknis tetap menjadi bagian penting pelaksanaan program.
Sejumlah kelompok usaha sudah merealisasikan kegiatan peternakan sapi. Sebagian penerima lain masih dalam tahap persiapan pembelian ternak. Peran koordinator di lapangan membantu mengatur pemberian pakan dan pemeliharaan agar usaha tetap berjalan.
