MATARAM — Sinta menyebut kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, terutama pesantren, menjadi persoalan yang tidak bisa ditutup mata. Menurutnya, kejadian di sejumlah tempat menandakan ada yang harus diperbaiki dalam sistem, bukan sekadar menyalahkan institusi.
Forum kepemudaan yang digelar di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB ini menggandeng Perkumpulan Panca Karsa, Sahabat Pengadilan, dan Inspire melalui program Voice for Equality (V4E).
Kekerasan Seksual di Pesantren Jadi Sorotan
Sinta mengungkapkan keprihatinan mendalam atas maraknya kekerasan berbasis gender di NTB, mulai dari kekerasan fisik, seksual, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO). Persoalan di lingkungan pendidikan pesantren disebutnya sebagai tamparan bagi provinsi yang dijuluki Pulau Seribu Masjid.
"Masalah kekerasan seksual yang saat ini memang booming se-NTB ini, masalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, terutama lingkungan pendidikan pesantren, itu memang menjadi tamparan buat kami di provinsi atau di Pulau Seribu Masjid ini," ujar Sinta.
Ia merujuk pernyataan Gubernur NTB yang meminta agar institusi tidak disalahkan atas kasus yang melibatkan oknum. Meski demikian, Sinta menegaskan kejadian di beberapa tempat tetap menuntut pembenahan sistem.
"Kalau Mamiq (Gubernur NTB, red) pernah sampaikan bahwa jangan salahkan institusinya, ini adalah oknum. Tapi bahwa itu terjadi di beberapa tempat itu tidak bisa kita tutup mata. Berarti kan ada sesuatu yang harus kita perbaiki di dalam sistemnya," katanya.
Budaya Speak Up dan Penguatan Antigenerasi
Anggapan bahwa kekerasan merupakan aib yang harus ditutupi disebut Sinta sebagai salah satu pemicu meluasnya kasus di ruang-ruang rentan. Karena itu, budaya speak up dan keterbukaan dibutuhkan, disertai penguatan kepekaan sosial antargenerasi.
Melalui peran TP PKK NTB, pihaknya memperkuat gerakan pencegahan perundungan (anti-bullying) sejak usia dini di satuan pendidikan dasar. Ruang masukan kritis bagi anak muda juga dibuka seluas-luasnya agar program pencegahan kekerasan tepat sasaran.
Plan International: Pemuda Butuh Pendampingan, Bukan Sekadar Dilibatkan
Project Manager Plan International Indonesia Kristi Pratiwi menekankan penanganan kekerasan berbasis gender tidak bisa dibebankan pada satu kelompok usia. Pelibatan aktif lintas generasi dinilai menjadi kunci penanganan yang komprehensif.
"Meski aktor utamanya pemuda, tapi peran serta pemuda dalam menghentikan kekerasan berbasis gender itu tak hanya berhenti di satu generasi saja, melainkan berbagai generasi lintas generasi ikut berperan," tutur Kristi.
Ia menambahkan, pemuda sebagai kolaborator utama harus didampingi, difasilitasi, didengarkan, dan diakomodir suaranya. Forum Youth Town Hall Lombok 2026 menjadi ruang bagi anak muda NTB menyampaikan gagasan langsung kepada pemangku kebijakan.
