JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah menjadikan mitigasi bencana sebagai program yang melembaga, bukan sekadar tanggap darurat. Menurutnya, risiko gempa, banjir, dan dampak perubahan iklim harus diantisipasi sejak tahap perencanaan pembangunan.
“Kebanyakan isu ini kembali tidak diperhatikan setelah bencananya berlalu. Nah, kita berharap tentu pendekatannya itu melembaga,” ujar Bima Arya seusai memaparkan materi dalam Sustainability 360 Forum 2026 di SMESCO Convention Hall, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).
Bima Arya menekankan penguatan sistem peringatan dini (early warning system) dan pembangunan infrastruktur tahan bencana tidak bisa berjalan parsial. Ia mendorong langkah ini masuk dalam program rutin pemerintah daerah.
“Upaya early warning system, mitigasi bencana, gempa, banjir, dan sebagainya itu betul-betul melembaga. Dan menjadi bagian dari program-program pemerintah daerah,” kata dia.
Menurut Bima Arya, tantangan pengelolaan perkotaan saat ini jauh lebih berat dibanding dekade sebelumnya. Isu urbanisasi, transportasi publik, hingga layanan dasar saling terkait dan tidak bisa diselesaikan sendirian oleh aparatur sipil negara.
“Tantangan ke depan dalam hal perkotaan ini semakin berat, ada isu tentang urbanisasi, ada isu tentang perubahan iklim, ada isu tentang transportasi publik, ada isu tentang layanan dasar. Dan itu tidak mungkin ditangani oleh pemerintah sendiri, ya harus membangun ekosistem,” jelasnya.
Bima Arya menyebut penerapan kota berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri; dunia usaha, akademisi, dan komunitas harus terlibat dalam ekosistem pembangunan.
Salah satu peran yang bisa diambil korporasi adalah mengembangkan ekonomi hijau dan menyediakan skema pendanaan alternatif. Forum seperti Sustainability 360 disebutnya menjadi ruang tepat untuk mempertemukan para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap isu ini.
“Ya ini forum ini kan targetnya adalah itu, mengundang semua stakeholders yang peduli pendanaan alternatif. Untuk bisa menjalankan program-program sustainability,” ucap Bima Arya.
Chair Indonesia Sustainability 360 Forum 2026, Unggul Yoga Ananta, menilai percepatan ekonomi hijau masih terhambat oleh kurangnya keterhubungan antar-pemangku kepentingan. Indonesia dinilai punya modal besar dari sisi kebijakan, teknologi, hingga sumber daya manusia.
“Indonesia memiliki potensi besar dari sisi kebijakan, teknologi, hingga sumber daya. Tantangannya adalah menyelaraskan langkah (alignment) antara dunia usaha, korporasi, pemerintah, dan talenta muda,” kata Unggul.
Forum yang digelar pada 26–27 Agustus 2026 ini mengusung tema Indonesia's Green Economy Leap: Transforming the Future of Competitiveness. Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi, hingga talenta muda untuk menjembatani kesenjangan dan mempercepat transformasi ekonomi hijau.