MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memastikan proses evaluasi pejabat yang dimutasikan pada Januari 2026 telah selesai. Pernyataan itu disampaikannya di Mataram, Rabu (26/8/2026), menegaskan komitmennya untuk menilai kinerja aparatur setiap enam bulan sekali.
“Sudah, sudah ada (hasil) evaluasinya,” ujar Iqbal singkat.
Kendati demikian, orang nomor satu di Pemprov NTB itu enggan membeberkan rincian hasil penilaian tersebut. Padahal, sebelumnya ia menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi tolak ukur utama untuk menentukan masa depan karier pejabat di lingkungan pemerintah provinsi.
Usai mengantongi hasil evaluasi, langkah selanjutnya yang menjadi fokus Iqbal adalah mengisi posisi kosong yang masih lowong. Salah satu yang paling mendesak adalah jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB yang saat ini hanya diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Posisi tersebut kosong setelah pejabat sebelumnya, dr. Lalu Herman Mahaputra, meninggal dunia pada Maret 2026 lalu. “(Untuk Kepala Bapenda) segera,” tegas Iqbal.
Pengisian jabatan kosong ke depan tidak akan lagi menggunakan mekanisme panitia seleksi (pansel) seperti periode sebelumnya. Iqbal menegaskan, seluruh proses promosi dan mutasi kini akan memakai sistem manajemen talenta yang dinilai lebih objektif.
“Kita udah nerima SK (BKN) untuk pelaksanaan manajemen talenta di NTB. Jadi, mulai saat ini pengisian jabatan kosong di eselon 3 dan eselon 2 sudah tidak perlu lagi pakai pansel,” katanya.
Dengan sistem baru ini, penilaian karier aparatur sipil negara (ASN) akan berbasis pada data kinerja dan potensi yang terukur, bukan lagi mengandalkan kontestasi sesaat dalam seleksi terbuka.
Langkah ini bukan tanpa persiapan. Gubernur Iqbal telah memaparkan rencana pembangunan sistem manajemen talenta tersebut di hadapan jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 6 Agustus 2026 lalu.
Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa transformasi birokrasi harus dimulai dari pembenahan sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur. “Pengembangan karier ASN tidak boleh lagi bergantung pada kontestasi sesaat. Ke depan, karier aparatur harus dipandu oleh Manajemen Talenta ASN berbasis kinerja dan potensi sehingga adil bagi ASN dan menguntungkan organisasi,” tegasnya.
Pembangunan sistem ini merupakan bagian dari implementasi visi Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia, khususnya misi ketujuh yang fokus pada percepatan transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan kolaboratif.
Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB mengelola sebanyak 27.850 ASN. Jumlah yang besar tersebut, menurut Iqbal, membutuhkan sistem pengelolaan karier yang modern, profesional, objektif, dan berbasis data agar menghasilkan birokrasi yang lebih produktif.