MATARAM — Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno menyebut angka Rp 1 triliun itu mencakup seluruh kebutuhan penyelenggaraan, bukan hanya perbaikan fasilitas pertandingan. Perhitungan rinci baru bisa disusun setelah setiap bidang dalam Panitia Besar (PB) PON mulai bekerja.
“Ya, mungkin Rp 1 triliun,” kata Suwarno usai rapat koordinasi kesiapan venue PON 2028 NTB, di Mataram, Kamis (29/10).
Renovasi venue akan menambah kebutuhan anggaran di luar perkiraan tersebut. Suwarno menyebut biaya perbaikan fasilitas pertandingan dihitung terpisah dari Rp 1 triliun itu.
“Rp 1 triliun itu untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi tambah lagi (anggaran, Red),” ujarnya.
Angka itu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTB. Menurut Suwarno, jumlah cabor yang digelar di NTB berpotensi berkurang menyesuaikan kondisi venue dan kemampuan daerah.
Penyelenggaraan PON, kata dia, tidak seharusnya berorientasi pada banyaknya cabor yang ditangani setiap provinsi. Yang lebih penting adalah kemampuan daerah menyelenggarakan pertandingan secara lancar.
“Makanya, jangan berkejar dengan banyak-banyakan cabor. Karena satu cabor, ada angkanya,” tegas Suwarno.
Pernyataan itu muncul di tengah persiapan NTB sebagai salah satu dari tiga provinsi tuan rumah PON 2028. Selain NTB, NTT dan DKI Jakarta telah ditunjuk menyelenggarakan ajang olahraga nasional tersebut.
Rapat koordinasi di Mataram membahas kesiapan venue yang akan dipakai. Dari situ terlihat bahwa keputusan soal jumlah cabor di NTB akan bergantung pada hasil penghitungan kebutuhan anggaran dan kondisi fasilitas di lapangan.
Suwarno belum merinci cabor mana saja yang berpotensi dicoret dari daftar NTB. Penentuan final menunggu kerja masing-masing bidang di PB PON dalam menyusun kebutuhan penyelenggaraan.