Penyelesaian dokumen Amdal dan DED untuk jalur penghubung Lombok Barat dan Lombok Timur ini berpotensi meleset dari target tahun ini. Padahal, kedua dokumen teknis tersebut merupakan syarat mutlak sebelum pengerjaan fisik dimulai. Pemerintah daerah kini harus memutar otak agar jadwal proyek tidak semakin bergeser.
Awalnya, penyusunan Amdal direncanakan rampung pada 2025 dengan alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar. Namun, keterbatasan waktu pembahasan yang hanya tersedia dua bulan memaksa Pemprov NTB menggeser pelaksanaannya ke tahun 2026. Penundaan ini berdampak langsung pada seluruh lini masa pengerjaan proyek strategis tersebut.
Kendala Koordinasi Wilayah
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengungkapkan bahwa hambatan utama muncul dari penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. Ketidaksinkronan regulasi di tingkat daerah menahan laju finalisasi desain proyek.
Saat ini, pihaknya rutin menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah kabupaten terkait untuk menuntaskan persoalan tersebut. Sinkronisasi tata ruang menjadi kunci utama agar proyek sepanjang 50 kilometer ini memiliki legalitas lahan yang kuat. Langkah ini krusial demi menghindari sengketa di masa depan.
Pemerintah Provinsi NTB tetap memproyeksikan pengerjaan fisik dapat dimulai pada 2027 mendatang. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kecepatan kabupaten dalam menyelaraskan aturan tata ruang mereka. Tanpa sinkronisasi, mega proyek ini dipastikan akan terus tertahan di meja administrasi.
