PMI Lombok Barat Bantah Tuduhan Korupsi Rp150 Juta, Audit Eksternal Sudah Digelar Sebelum Laporan Masuk

MATARAM — Polemik dugaan korupsi di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat akhirnya mendapat klarifikasi resmi. Tuduhan yang menyebut adanya penyelewengan dana pengelolaan darah hingga Rp150 juta itu dibantah langsung oleh Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karnain, dalam konferensi pers di Markas PMI NTB, Rabu (13/5).

Haris mengaku sempat dipanggil Kejaksaan Negeri Mataram untuk dimintai klarifikasi atas laporan tersebut. Namun, ia justru mempertanyakan kejelasan bentuk dana yang disebut-sebut.

“Uang ratusan juta dalam bentuk apa?” ujarnya kepada wartawan.

Tak Ada Dana Hibah Sejak 2025

Dalam pernyataannya, Haris menegaskan bahwa sejak dirinya memimpin organisasi pada 2025 hingga saat ini, tidak ada satupun dana hibah yang diterima dari pemerintah daerah. Ia menyebut isu penyalahgunaan dana itu muncul tanpa dasar yang jelas.

“Kita tidak ada menerima dana hibah sejak periode kepemimpinan saya dari 2025 sampai sekarang,” tegas Haris.

Meski tanpa sokongan dana hibah, Haris mengklaim kinerja organisasi justru meningkat. Ia menyebut pelayanan pengelolaan darah di PMI Lombok Barat naik signifikan. Jika sebelumnya hanya mampu melayani sekitar 500 kantong darah, kini dalam tiga bulan terakhir angka itu melonjak menjadi 1.000 hingga 2.000 kantong darah.

“Artinya ada prestasi untuk pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Audit Eksternal Sudah Digelar Sebelum Isu Mencuat

Yang menarik, PMI Lombok Barat ternyata sudah lebih dulu melakukan audit eksternal terhadap pengelolaan keuangannya, jauh sebelum laporan dugaan korupsi itu mencuat. Hal ini ditegaskan Haris sebagai bentuk transparansi organisasi.

“Kita sudah lakukan audit eksternal, jauh sebelum ada laporan ini,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PMI NTB, Lalu Dody Setiawan, membenarkan temuan audit tersebut. Menurutnya, secara organisasi, PMI Lombok Barat masih berjalan sesuai aturan. Ia menilai tuduhan korupsi yang dialamatkan terlalu berlebihan.

“Kalau kita lihat, indikasi korupsi terlalu jauh,” ujarnya.

“Jadi kita di PMI Lobar sudah on the track. Kita sudah audit dilakukan eksternal,” sambung Dody.

Koordinasi dengan PMI Provinsi Tetap Berjalan

Haris menambahkan, meskipun isu ini sempat mengemuka, aktivitas organisasi tidak terganggu. Pihaknya tetap berkoordinasi dengan PMI tingkat provinsi dalam setiap langkah strategis.

“Kami selalu koordinasi dengan PMI satu tingkat di atas. Kami selalu minta restu dengan PMI provinsi,” katanya.

PMI Lombok Barat berharap publik tidak salah paham dengan isu yang beredar. Organisasi kemanusiaan ini menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan meningkatkan pelayanan, khususnya di bidang pengelolaan darah bagi masyarakat Lombok Barat.