MATARAM — Suasana rapat paripurna DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mendadak panas pada Senin siang (25/5/2026). Sekretaris DPRD, Hendra Saputra, membacakan dua surat politik yang saling bertolak belakang dari internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Surat pertama datang dari kubu Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir, yang mencopot Mohammad Akri dari jabatan Ketua Fraksi PPP DPRD NTB sekaligus mengganti posisinya di Badan Anggaran. Tak berselang lama, kubu Akri membalas dengan mengirimkan surat usulan pemberhentian Muzihir dari posisi Wakil Ketua DPRD NTB.
Awal Mula: Surat Balasan yang Membalikkan Keadaan
Konflik ini bermula dari langkah sepihak Muzihir. Ia mengirimkan surat pencopotan terhadap Mohammad Akri, yang sebelumnya memimpin Fraksi PPP DPRD NTB. Namun, keputusan itu langsung mendapat perlawanan setimpal. Kubu Akri merespons dengan surat balasan yang justru mengusulkan pemberhentian Muzihir dari jabatan strategisnya di pimpinan DPRD NTB. Dua surat yang sama-sama mengklaim legitimasi ini dibacakan dalam forum resmi dan menjadi perhatian seluruh peserta sidang.
Proses: Konflik Terbuka di Forum Resmi
Pembacaan dua surat yang saling bertentangan itu terjadi secara berurutan dalam satu forum paripurna. Para anggota DPRD yang hadir tampak saling berkomunikasi setelah surat-surat tersebut dibacakan. Dinamika di internal PPP disebut terus bergerak, namun hingga paripurna berakhir pada Senin siang, belum ada kejelasan apakah kedua surat akan langsung diproses atau menunggu keputusan final dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Jakarta. Dualisme langkah politik ini memunculkan spekulasi adanya perebutan pengaruh menjelang agenda politik berikutnya.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Belum ada pernyataan resmi dari DPP PPP terkait manuver saling pecat di internal kader mereka di NTB. Konflik yang terjadi secara terbuka di forum resmi DPRD ini jarang terjadi dalam dinamika politik lokal NTB dalam beberapa tahun terakhir. Para pengamat politik lokal menduga bahwa langkah saling pecat ini merupakan buntut dari persaingan menjelang pemilihan ketua partai di tingkat provinsi. Hingga saat ini, posisi Mohammad Akri sebagai Ketua Fraksi dan H. Muzihir sebagai Wakil Ketua DPRD NTB masih berada dalam status abu-abu, menunggu keputusan dari otoritas tertinggi partai di tingkat pusat yang memegang kewenangan organisasi.
