MATARAM — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong para peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) angkatan XXVII dan XXVIII di Nusa Tenggara Barat agar memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi pembekalan di lingkungan Lemhannas RI, yang diikuti oleh para pemimpin dari berbagai sektor.
Gibran menekankan bahwa kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan administratif. Para pemimpin daerah, menurut dia, harus mampu membaca persoalan warga secara langsung, bukan dari laporan di atas kertas.
Pesan Gibran: Pemimpin Harus Turun ke Lapangan
Dalam arahannya, Gibran mengingatkan bahwa kondisi masyarakat sangat dinamis. Seorang pemimpin yang efektif harus rutin bersentuhan langsung dengan warga, mendengar keluhan, dan merespons dengan kebijakan yang tepat sasaran.
“Peka terhadap kondisi masyarakat itu penting. Jangan sampai pemimpin hanya nyaman di kantor tanpa tahu apa yang terjadi di lapangan,” kata Gibran dalam kesempatan tersebut.
P3N Lemhannas: Membentuk Pemimpin Nasional yang Tanggap
Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) merupakan program strategis Lemhannas untuk menyiapkan kader pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan dan kemampuan analisis strategis. Program ini diikuti oleh pejabat eselon, pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat dari berbagai provinsi, termasuk NTB.
Gibran berharap para peserta tidak hanya menyelesaikan program dengan nilai akademis tinggi, tetapi juga membawa perubahan nyata di lingkungan masing-masing. Ia meminta agar materi yang diperoleh selama pendidikan diterjemahkan dalam aksi konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mengapa Kepekaan Sosial Jadi Syarat Kepemimpinan?
Menurut Gibran, tantangan pemerintahan saat ini tidak lagi sederhana. Mulai dari persoalan harga pangan, akses pendidikan, hingga infrastruktur dasar, semuanya membutuhkan pemimpin yang cepat tanggap. Tanpa kepekaan, kebijakan yang dibuat berpotensi meleset dari kebutuhan riil warga.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Para peserta P3N diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan kebijakan nasional dengan kondisi lokal NTB.
Program P3N angkatan XXVII dan XXVIII sendiri berlangsung di kampus Lemhannas RI, dengan peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk birokrat, TNI, Polri, dan akademisi.
