MATARAM — Lonjakan ancaman siber yang mencapai 2,1 miliar anomali hingga pertengahan 2026 mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempercepat pembentukan forum khusus keamanan digital. Badan Siber dan Sandi Negara mencatat rata-rata 148 potensi serangan terjadi setiap detik di Indonesia, meningkat drastis dari 400 juta anomali pada 2020 menjadi 5,5 miliar pada 2025.
Kerentanan Bukan dari Teknologi, tapi dari Manusia
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengungkapkan fakta mengejutkan dalam forum di Universitas Mataram. Sebagian besar insiden keamanan siber justru dipicu faktor manusia, bukan kegagalan sistem. “Penggunaan kata sandi lemah, email dinas untuk kepentingan pribadi, hingga perangkat terinfeksi malware masih jadi celah utama,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk phishing dan penipuan digital yang kian marak. Menghadapi eskalasi ini, BSSN mendorong NTB segera membentuk Forum Komunikasi Keamanan Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi.
Wagub NTB: Smart Government Butuh Lebih dari Sekadar Digitalisasi
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa keamanan siber bukan lagi urusan teknis semata, melainkan bagian dari kepercayaan publik. “Smart Government bukan sekadar digitalisasi layanan, tetapi bagaimana menghadirkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan dipercaya masyarakat,” katanya.
Menurutnya, infrastruktur dan aplikasi pemerintahan harus didukung sistem keamanan yang terintegrasi dan responsif terhadap potensi insiden. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk membangun kapasitas teknis sekaligus budaya sadar keamanan digital di kalangan aparatur.
Lima Kabupaten dan Unram Resmi Miliki Tim Tanggap Insiden Siber
Dalam forum tersebut, BSSN menyerahkan Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) kepada Unram dan lima pemerintah kabupaten di NTB. Pemprov NTB juga menerima penghargaan karena seluruh wilayahnya telah terhubung dalam sistem TTIS Nasional.
Bersamaan dengan itu, BSSN menandatangani Memorandum of Agreement dengan Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi Unram. Rektor Unram Prof. Sukardi berharap kerja sama ini tidak berhenti pada aspek kelembagaan. “Kami ingin melahirkan program pendidikan, pelatihan, dan riset keamanan siber yang berkelanjutan bagi mahasiswa dan dosen,” ujarnya.
Apa Langkah Selanjutnya untuk NTB?
Pembentukan Forkomsanda menjadi prioritas agar koordinasi antar pemangku kepentingan berjalan cepat saat terjadi insiden. BSSN juga akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam membangun kapasitas sumber daya manusia dan sistem deteksi dini. Dengan rata-rata 148 ancaman per detik, kolaborasi ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan darurat bagi perlindungan data masyarakat NTB.
