Pencarian

Anggota DPR RI Soroti Selisih Harga Tiket di Gerai Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, Capai Rp 7 Ribu per Penumpang

Sabtu, 27 Juni 2026 • 22:15:01 WIB
Anggota DPR RI Soroti Selisih Harga Tiket di Gerai Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, Capai Rp 7 Ribu per Penumpang
Anggota DPR RI menyoroti selisih harga tiket Rp 7 ribu di gerai Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.

LOMBOK TIMUR — Politikus Partai Gerindra itu menilai keberadaan gerai tiket di pinggir jalan pelabuhan justru membebani penumpang. Menurutnya, biaya jasa kepelabuhanan sebenarnya sudah termasuk dalam harga tiket yang dibayarkan penumpang. Namun, penumpang yang membeli di gerai harus membayar biaya administrasi tambahan sebesar Rp 7 ribu, belum termasuk biaya admin transaksi lainnya.

"Jasa kepelabuhan itu dibayar oleh masyarakat kita, harganya sudah masuk di tiket itu, untuk pelayanan penjualan tiket plus penyobekan tiket. Jadi ini sudah dobel, kasihan rakyat kita, selisihnya (beli tiket di gerai) Rp 7 ribu loh biaya administrasi di gerai, belum lagi biaya admin transaksi. Janganlah dibebani rakyat kita," ucap Bambang.

Pembelian Digital Lebih Murah, Koperasi Jadi Solusi

Bambang mendorong penumpang beralih ke pembelian tiket secara digital atau cashless melalui aplikasi Ferizy. Cara ini dinilai lebih cepat dan murah karena tidak ada biaya tambahan seperti di gerai fisik.

"Kalau ingin cepat dan murah itu bisa menggunakan cashless atau menggunakan digital," ujarnya.

Meski demikian, ia tidak serta-merta meminta gerai-gerai tersebut ditutup. Bambang justru mengusulkan agar para penjual tiket di gerai difasilitasi untuk bergabung dalam satu wadah koperasi. "Saya sebagai wakil rakyat saya minta untuk dikembalikan, kalau misalnya ingin membantu dalam penjualan itu, silakan tetapi bentuknya itu koperasi," kata Bambang.

Dermaga Kurang, Separuh Kapal Tak Bisa Beroperasi

Dalam kunjungan yang sama, Bambang juga menyoroti persoalan infrastruktur di Pelabuhan Kayangan yang melayani rute penyeberangan ke Poto Tano, Sumbawa. Ia menyebut jumlah dermaga yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah kapal yang beroperasi.

Dari total 28 kapal yang tercatat, hanya 8 kapal yang bisa beroperasi karena keterbatasan dua dermaga. Idealnya, menurut Bambang, setiap dermaga bisa melayani hingga 10 kapal. "Sehingga kami meminta ASDP bisa sebagai penanggung jawab dermaganya bisa ditambah. Alhamdulillah Pak Gubernur sudah siap untuk menyiapkan anggaran untuk pembangunan dermaga baru," ungkapnya.

Bagikan
Sumber: detik.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks