MATARAM — Sebanyak 500 lebih siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Pulau Lombok dan Sumbawa telah lolos seleksi masuk Sekolah Rakyat NTB untuk tahun pelajaran 2026/2027. Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) NTB, Ahmad Masyhuri, memastikan proses penetapan peserta didik baru telah rampung dilakukan.
Sebaran 500 Siswa di Empat Kabupaten
Ratusan siswa itu tersebar di sejumlah Sekolah Rakyat yang masih beroperasi di Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Sumbawa. Untuk jenjang SMA di Lombok Barat, sebanyak 90 siswa diterima. Sementara itu, Sekolah Rakyat tingkat SD di Gunungsari, Lombok Barat, menampung 60 siswa, dan jenjang SMP di Sentra Paramita Mataram menerima 90 siswa.
Di Pulau Sumbawa, Sekolah Rakyat tingkat SMP menampung 60 siswa. Adapun Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi satu-satunya daerah yang memiliki Sekolah Rakyat permanen dengan daya tampung paling besar.
KLU Jadi Basis Sekolah Rakyat Permanen Pertama di NTB
“Kalau di KLU semuanya SD, SMP, SMA masing-masing 90 siswa. Total 270 karena memang itu nantinya menjadi sekolah permanen,” ujar Ahmad Masyhuri. Sekolah Rakyat permanen itu dibangun di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, di atas lahan seluas 6,71 hektare.
Progres pembangunan fisik sekolah tersebut disebut signifikan. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan percepatan pekerjaan agar sekolah siap digunakan pada Juni 2026 mendatang. Fasilitas yang bakal tersedia meliputi gedung SD, SMP, SMA, asrama siswa dan guru, masjid, kantin, gedung serbaguna, hingga lapangan olahraga.
Lahan Akper Lotim Disiapkan, Bima Masih Menunggu
Selain KLU dan Lombok Barat, pemerintah daerah juga telah mengalokasikan Sekolah Rakyat di Lombok Timur dan Sumbawa. Namun, Kabupaten Bima hingga kini belum masuk daftar penerima. “Semua kabupaten di Pulau Lombok sudah dapat alokasi Sekolah Rakyat. Bima belum ada, tetapi kita doakan nanti mendapat kejutan jika disetujui pemerintah pusat,” ucap Ahmad Masyhuri.
Salah satu lokasi yang tengah dikaji untuk pembangunan permanen adalah lahan bekas Akademi Keperawatan (Akper) di Lombok Timur. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 5,3 hektare di lokasi tersebut. “Yang paling pokok di daerah adalah menyiapkan lahan. Nanti bagaimana desainnya, itu tergantung pemerintah pusat,” terangnya.
Menunggu Arahan Pusat untuk Pengembangan ke Depan
Mantan Kadis Koperasi dan UKM NTB itu mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait pengembangan Sekolah Rakyat di daerah yang belum mendapat alokasi. Sekolah-sekolah yang saat ini telah beroperasi akan tetap berjalan sambil menunggu keputusan mengenai lokasi permanen.
Dengan rampungnya seleksi ini, para siswa dari keluarga kurang mampu di NTB diharapkan bisa mengakses pendidikan gratis dan berkualitas, mulai dari tingkat SD hingga SMA, dengan fasilitas asrama dan penunjang lainnya.
