MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal memastikan pemerintah daerah tengah menuntaskan dua persoalan mendasar yang selama ini membelit kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena). Dua hal itu adalah status tanah milik pemerintah provinsi dan status kawasan konservasi.
“Gili Tramena saat ini fokus kita ke persoalan hukumnya, yang pertama terkait status tanah provinsi, yang satunya lagi status konservasi. Dua-duanya mau kita selesaikan bersama,” ujar Iqbal usai menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Gedung Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/2/2026).
Pembahasan Lintas Kementerian Sudah Dimulai
Iqbal menyebut pemerintah telah menggelar pembahasan dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mencari titik temu. Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata, serta Komisi II DPR RI disebut telah diajak duduk bersama.
“Untuk konservasi ini kita sudah ada pembahasan. Kita sudah duduk bersama dengan Kehutanan, KKP, dan Pariwisata dan Komisi II. Tinggal kapan mau diselesaikan persoalan ini,” terangnya.
Ia menargetkan seluruh persoalan tersebut dapat dirampungkan pada 2026. Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu menekankan penyelesaiannya harus menyeluruh, bukan sepotong-sepotong seperti yang terjadi selama ini.
“Mudah-mudahan tahun ini selesai. Kita ingin one for all, jadi satu untuk semua,” katanya.
Masyarakat Lokal Jadi Prioritas Utama
Dalam proses penyelesaian nanti, Iqbal memastikan kepentingan warga yang menggantungkan hidup di kawasan Gili Tramena tidak ditinggalkan. Ia menegaskan setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak sosial bagi masyarakat setempat.
“Itulah yang sedang kita bahas. Dengan masyarakat di Gili Trawangan harus ada penyelesaian yang komprehensif. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari,” jelas mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu.
Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin mengambil kebijakan yang hanya menyelesaikan persoalan hari ini tetapi justru melahirkan persoalan baru di masa depan. Karena itu, formula penyelesaian jangka panjang menjadi prioritas utama.
“Yang jelas kita ingin mencari penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Karena kita tidak ingin menyelesaikan masalah dengan melahirkan masalah baru,” tegasnya.
“Jadi sekali kita ingin selesaikan masalah untuk selamanya,” sambungnya.
Iqbal juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait masa depan Gili Tramena merupakan harga mati. “Yang jelas selama ini penyelesaiannya parsial, jadi sepotong-sepotong penyelesaiannya, dan apapun penyelesaian yang akan kita lakukan di Gili Trawangan harus melibatkan masyarakat di sana,” pungkasnya.
