BALI – Industri kapal wisata nasional didorong menerapkan standar keselamatan dan pengelolaan risiko yang lebih terukur. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan pelayaran, tetapi juga memperkuat daya saing wisata bahari dan membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi Indonesian National Shipowners' Association (INSA), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, PT Jasaraharja Putera, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re.
Keempat pihak menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangkaian INSA Yacht Festival (IYF) 2026 di Benoa, Bali, 8 Agustus 2026.
Wakil Ketua Umum DPP INSA sekaligus Ketua Penyelenggara IYF 2026, Nova Y. Mugijanto, mengatakan kerja sama tersebut diarahkan untuk membangun sistem keselamatan dan pengelolaan risiko kapal wisata secara lebih terintegrasi.
Salah satu langkahnya adalah penerapan notasi khusus kapal wisata oleh BKI sebagai bagian dari peningkatan standar klasifikasi kapal wisata di Indonesia.
"Dengan standar keselamatan dan klasifikasi yang lebih baik, risiko operasional kapal wisata diharapkan dapat dikelola secara lebih terukur, sehingga perlindungan asuransi dapat menjadi lebih optimal dan premi diharapkan semakin kompetitif," kata Nova.
Menurut Nova, pemenuhan standar klasifikasi dan perlindungan asuransi juga diharapkan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap kapal wisata sebagai aset yang dibiayai.
"Pada akhirnya, hal ini dapat membuka akses pembiayaan yang lebih baik dan mendorong percepatan pengembangan industri wisata bahari nasional," ujarnya.
Direktur Utama BKI R. Benny Susanto mengatakan pengembangan wisata bahari tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan armada. Standar keselamatan, manajemen risiko, dan tata kelola yang memenuhi ketentuan nasional maupun internasional juga menjadi bagian penting.
BKI, kata Benny, berperan memastikan kelaikan kapal sekaligus mendukung penyusunan standar, kajian teknis, inovasi digital, penguatan manajemen risiko, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kemaritiman.
"BKI berkomitmen menjadi mitra strategis dalam membangun ekosistem dunia maritim di sektor pariwisata yang aman dan berdaya saing," ujar Benny.
Dari sisi perlindungan risiko, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris mengatakan keselamatan perlu dibangun secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem wisata bahari.
"Melalui pariwisata yang berkeselamatan, kita tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mendorong pertumbuhan jumlah wisatawan," kata Abdul Haris.
Sementara itu, Direktur Teknik Operasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re, Delil Khairat, mengatakan kerja sama tersebut juga menandai penerapan pertama konsep Strategic Risk Management (SRM) pada segmen pariwisata bahari.
"Hal ini menggambarkan bagaimana rantai bisnis dari hulu ke hilir dikelola sebagai sebuah ekosistem. Inilah esensi Strategic Risk Management. SRM bertumpu pada keyakinan bahwa penjaminan finansial yang sehat hanya dapat dibangun di atas pengendalian risiko teknis yang terverifikasi," kata Delil.
Sebagai langkah awal penerapan standar tersebut, BKI juga menandatangani kontrak pilot project dengan tiga perusahaan anggota INSA, yakni PT Tringgading Agung Pratama, PT Wisata Biru Indonesia, dan PT Pelayaran Wisata Laut Varuna Sakti.
Langkah ini diharapkan mendorong terbentuknya industri wisata bahari nasional yang lebih aman dan berkualitas, sekaligus memperkuat keberlanjutan sektor maritim dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
