BIMA — Ancaman pemboikotan dan aksi turun ke jalan oleh warga di wilayah timur Nusa Tenggara Barat (NTB) mengemuka sebagai dampak dari mandeknya realisasi perbaikan jalan provinsi. Anggota Komisi III DPRD NTB, H. Muhammad Aminurlah, mengaku intensif menerima desakan warga Dapil VI yang menuntut kejelasan atas akses moda transportasi darat yang rusak parah.
"Maka kita mendorong Pemprov sekarang segera mengeksekusi, tidak masyarakat turun di jalan nanti. Ini memang sudah ada ancaman pemboikotan itu," tegas Maman, Senin lalu.
Politikus yang karib disapa Aji Maman itu menyoroti lemahnya respons eksekutif dalam menyikapi kebutuhan primer masyarakat. Menurutnya, penundaan pengerjaan jalan yang berulang kali diadukan menunjukkan tidak adanya kepekaan terhadap akses publik yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Dampak Domino Terhadap Rantai Pasok dan Harga Komoditas
Kelambatan pembangunan infrastruktur tidak hanya soal kenyamanan berkendara. Aji Maman menekankan efek domino yang merugikan sektor distribusi barang, terutama bagi daerah penghasil komoditas pertanian melimpah seperti Bima dan Dompu.
"Apabila distribusi barang itu harus sampai di pasar. Orang banyak-banyak yang akan menggunakan jalan itu, kenapa pemerintah tidak (segera bertindak)," lanjutnya.
Biaya logistik yang membengkak akibat jalan rusak berpotensi mengganggu efisiensi waktu pengiriman. Pada ujungnya, nilai jual hasil panen milik petani terancam merosot tajam karena rantai pasok yang tidak lancar.
Ironi Kontribusi Pajak Versus Kondisi Jalan
Dalam keterangannya, Aji Maman turut menyentuh aspek keadilan pendapatan daerah. Warga Kabupaten Bima disebutnya rutin berkontribusi besar terhadap penerimaan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPKB).
Menurutnya, sangat ironis ketika kontribusi finansial masyarakat yang besar tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai di sektor infrastruktur jalan.
Langkah Komisi III DPRD NTB ke Depan
Merespons kondisi tersebut, Aji Maman memastikan isu eksekusi jalan di Kabupaten Bima akan dijadikan fokus utama dalam rapat-rapat kerja mendatang. Komisi III DPRD NTB berencana memanggil instansi teknis terkait guna mendesak percepatan realisasi anggaran di lapangan.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini tanpa kompromi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelancaran distribusi ekonomi di wilayah timur NTB.
