NUSA TENGGARA BARAT — Desa Gunung Putri di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menjalani klarifikasi lapangan Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional 2026 di kantor desanya. Tim penilai dari Kementerian Dalam Negeri hadir langsung untuk meninjau capaian, inovasi, dan kolaborasi pemerintah desa bersama warga. Tahapan ini menjadi ajang pembuktian desa yang telah berproses sekitar tujuh tahun terakhir.
Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri, menyebut kedatangan Tim Penilai Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk apresiasi atas perjalanan Pemerintah Desa Gunung Putri selama kurang lebih tujuh tahun terakhir. Menurutnya, desa terus berupaya memberi kontribusi nyata bagi pembangunan desa di Indonesia.
Pihak desa menyatakan terbuka terhadap masukan dan evaluasi sebagai bahan perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sikap itu disampaikan langsung dalam sesi klarifikasi lapangan yang digelar di Kantor Desa Gunung Putri, Jumat (6/11).
Visi Desa yang Ingin Berkontribusi di Indonesia Emas 2045
Daman Huri menegaskan posisi Desa Gunung Putri dalam ajang nasional tersebut. Ia tidak mengklaim desanya yang terbaik, melainkan desa yang terus berusaha.
"Kami bukan desa terbaik, tetapi kami adalah desa yang terus berusaha untuk bisa berkontribusi mewarnai Indonesia ke depan. Kami ingin menjadi bagian dari garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," ungkap Daman Huri.
Pernyataan itu menjadi penanda arah pembangunan desa yang tidak berhenti pada capaian administratif. Penilaian desa berprestasi menempatkan proses, inovasi, dan kolaborasi warga sebagai bobot utama, bukan sekadar seremonial.
Bantuan Keuangan Desa Bogor Naik Jadi Rp1,5 Miliar
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, memaparkan komitmen pemerintah kabupaten mendukung pembangunan seluruh desa. Dukungan itu diwujudkan lewat kenaikan bantuan keuangan khusus desa dari Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar per desa mulai 2026.
Kenaikan tersebut disebut sebagai bentuk perhatian Bupati Bogor Rudy Susmanto terhadap keberlangsungan pembangunan desa. Kebijakan itu diambil di tengah efisiensi anggaran dan pengurangan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat.
"Dengan 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor, pemerintah daerah terus berkomitmen memberikan dukungan. Kami ingin memastikan pemerintah desa tetap memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," jelas Hadijana.
Data Desa Presisi Hasil Kolaborasi dengan IPB
Selain anggaran, Kabupaten Bogor mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui Data Desa Presisi. Program ini lahir dari kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) lewat Sekolah Pemerintahan Desa.
Data Desa Presisi memberi pemerintah informasi kependudukan dan kewilayahan lebih terperinci. Cakupannya meliputi data by name by address (BNBA), kondisi tempat tinggal, hingga titik koordinat.
Pemutakhiran data didorong mulai dari tingkat RT dan RW. Tujuannya agar informasi pemerintah selalu sesuai kondisi faktual di lapangan dan mendukung ketepatan sasaran program pembangunan maupun bantuan pemerintah.
Yang Bisa Dipelajari Desa Lain dari Gunung Putri
Bagi pemerintah desa yang ingin mengikuti jejak Gunung Putri, ada tiga hal yang menonjol dari paparan dalam klarifikasi lapangan. Pertama, konsistensi proses selama bertahun-tahun, bukan persiapan mendadak menjelang penilaian.
Kedua, sinergi anggaran antara kabupaten dan desa yang membuat program tetap berjalan saat alokasi pusat mengecil. Ketiga, pemanfaatan data presisi sebagai dasar perencanaan, sehingga bantuan tidak salah sasaran.
Warga yang ingin mengetahui perkembangan penilaian Desa Berprestasi Tingkat Nasional 2026 dapat memantau pengumuman resmi Kementerian Dalam Negeri. Informasi soal tahapan dan hasil akhir sebaiknya dikonfirmasi melalui kanal resmi pemerintah desa atau DPMD Kabupaten Bogor.
