BIMA — Pemkab Bima menyambut positif rencana pemerintah pusat mengubah status PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu. Tajuddin menyebut pengalihan itu menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah karena berdampak langsung pada struktur belanja pegawai.
Menurut Tajuddin, pengalihan penggajian ke pemerintah pusat akan memangkas pos anggaran yang selama ini ditanggung APBD. Ia menyampaikan hal itu pada Kamis (12/11), tanpa merinci besaran penghematan yang mungkin terjadi.
"Kalau dialihkan menjadi pegawai pusat, maka berarti beban APBD berkurang. Ini sangat membantu pemerintah daerah," ujar Tajuddin.
13.970 PPPK Paruh Waktu di Bima Telah Dilantik
Jumlah PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bima mencapai 13.970 orang dan seluruhnya telah resmi dilantik. Angka itu menjadikan Bima salah satu daerah dengan populasi PPPK paruh waktu yang signifikan di Nusa Tenggara Barat.
Perubahan status tersebut tidak hanya menyangkut soal fiskal. Tajuddin menyebut kebijakan pemerintah pusat juga berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan aparatur daerah.
Bupati Bima, kata dia, turut menyampaikan apresiasi atas rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu. Harapannya agar kebijakan itu benar-benar terealisasi sesuai jadwal.
"Kami menyambut baik kebijakan pemerintah pusat. Bapak Bupati sangat berterima kasih dan berharap kebijakan ini dilaksanakan," katanya.
Siapa Saja yang Masuk Cakupan Alih Status
Rencana perubahan status mencakup sejumlah profesi di lingkungan pemerintah daerah. Di antaranya guru non-ASN, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan atau medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelayanan lainnya.
Dengan cakupan itu, alih status berpotensi menyentuh hampir seluruh lini layanan publik yang selama ini ditopang tenaga non-ASN. Guru dan tenaga kesehatan diperkirakan menjadi kelompok terbesar, meski bahan belum memerinci sebarannya per profesi di Bima.
1,22 Juta PPPK Paruh Waktu di Seluruh Indonesia
Secara nasional, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 1.204.563 orang PPPK Paruh Waktu atau sekitar 1,22 juta orang. Data tersebut dihimpun pada periode Juni–Agustus 2026.
Angka itu menempatkan Kabupaten Bima sebagai salah satu daerah yang cukup terdampak jika kebijakan pusat benar-benar berjalan. Sebab, 13.970 PPPK paruh waktu setempat masih menunggu kejelasan status.
Pemerintah pusat merencanakan perubahan status menjadi PPPK penuh waktu dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Tahapan dan kuota per daerah belum dirinci dalam keterangan yang disampaikan Pemkab Bima.
Pemkab Bima menyatakan akan menyesuaikan langkah dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Sosialisasi kepada 13.970 PPPK paruh waktu disebut akan mengikuti jadwal resmi yang ditetapkan kemudian.
