MATARAM — Agenda pemutaran film dokumenter karya jurnalis Dandhy D. Laksono dan Cypri Dale yang bertajuk Pesta Babi di Universitas Mataram (UNRAM) gagal terlaksana. Padahal, kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa tersebut sedianya dijadwalkan berlangsung pada Kamis (7/5) pukul 19.30 WITA di halaman aula gedung PKM UNRAM.
Pembatalan yang dilakukan secara mendadak hanya beberapa saat sebelum pemutaran dimulai memicu kekecewaan massa. Suasana di lokasi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa terlibat adu mulut dengan petugas keamanan kampus yang dikerahkan untuk menjaga area tersebut.
Alasan Kampus Batalkan Izin Penayangan Secara Sepihak
Wakil Rektor III UNRAM Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Sujita, mengonfirmasi bahwa keputusan penghentian agenda tersebut merupakan perintah yang harus dijalankan. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi ketersinggungan yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas di lingkungan universitas.
"UNRAM menolak demi kondusivitas," ujar Sujita saat memberikan keterangan singkat terkait pembatalan tersebut. Ia juga meminta para mahasiswa untuk memahami kebijakan kampus yang diklaim demi menjaga persatuan dan kebaikan bersama.
Sujita menegaskan bahwa keputusan ini murni merupakan instruksi birokrasi kampus. "Tidak ada tekanan. Hanya saja saya menjalankan perintah," tambahnya.
Kritik Terhadap Proyek Strategis Nasional di Tanah Papua
Film Pesta Babi sendiri merupakan dokumenter yang menyoroti persoalan sensitif mengenai konflik agraria dan hak masyarakat adat di Papua. Narasi dalam film tersebut melontarkan kritik tajam terhadap implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai mengancam ruang hidup warga lokal di wilayah paling timur Indonesia itu.
Melalui pendekatan visual-empiris, karya Dandhy D. Laksono ini mengkaji fenomena perampasan tanah atas nama transisi energi dan ketahanan pangan. Film ini juga menyoroti peran sejumlah tokoh lokal dalam mendukung proyek pembangunan yang berdampak pada keberlangsungan identitas masyarakat adat.
Kofa, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi UNRAM asal Papua, mengaku sangat kecewa dengan sikap birokrasi kampus. Ia menilai tindakan tersebut merupakan upaya menutup akses informasi bagi publik. "Mungkin pihak kampus tidak mau masalah Papua diketahui oleh rakyat," tuturnya.
Mahasiswa Sebut Pembatalan Sebagai Bentuk Pembungkaman
Panitia penyelenggara, Darmawan Malawi, menyatakan bahwa penolakan serupa sebelumnya juga terjadi di lingkungan kampus lain di Mataram. Ia menyayangkan sikap UNRAM yang justru mengikuti jejak pembatasan ruang diskusi akademik tersebut.
"Sama kejadiannya dengan Undikma, tidak jadi tayang. Tidak ada alasan kuat UNRAM melarang film ini," tegas Darmawan. Padahal, menurutnya, kegiatan ini awalnya telah mengantongi izin resmi dari pihak Wakil Rektor III.
Para mahasiswa menganggap pengerahan petugas keamanan dan pembatalan sepihak ini sebagai bentuk pembungkaman ruang diskusi di lingkungan kampus. Hingga Kamis malam, perdebatan antara pihak mahasiswa dan keamanan universitas masih terus terjadi di sekitar gedung PKM UNRAM.
