MATARAM — Pihak Universitas Mataram (Unram) menegaskan bahwa pembubaran acara nonton bareng (Nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi” dilakukan murni atas pertimbangan ketertiban kampus. Kegiatan yang berlangsung di depan gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) tersebut dianggap berpotensi mengganggu kondusivitas karena jumlah massa yang membeludak.
Kepala Humas dan Protokol Unram, Dr. Khairul Umam, menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan upaya pembungkaman terhadap aspirasi mahasiswa. Menurutnya, penyelenggara kegiatan tidak memberikan informasi detail mengenai rencana acara, termasuk estimasi jumlah peserta yang terlibat dalam pemutaran film tersebut.
“Pembubaran dilakukan murni karena alasan ketertiban dan bukan untuk membungkam berekspresi,” ujar Khairul Umam dalam keterangan resminya, baru-baru ini.
Alasan Keamanan Akibat Jumlah Massa yang Membeludak
Khairul menjelaskan bahwa keputusan untuk menghentikan acara diambil setelah massa yang berkumpul dinilai terlalu banyak, bahkan melibatkan pihak di luar mahasiswa Unram. Minimnya informasi dari penyelenggara membuat pihak universitas kesulitan melakukan antisipasi keamanan di lingkungan kampus.
Ia juga membantah tudingan bahwa pihak rektorat melarang sepenuhnya pemutaran film karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale tersebut. Sebagai bukti, Khairul menyebutkan bahwa pada waktu yang bersamaan, mahasiswa di Fakultas Teknik Unram juga menggelar nobar film yang sama tanpa ada teguran maupun pembubaran.
“Pembubaran penonton dilakukan setelah jumlah massa yang berkumpul sangat banyak (termasuk yang bukan mahasiswa Unram). Pembubaran untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambah Khairul.
Kericuhan Saat Pembubaran dan Kekecewaan Mahasiswa Papua
Sebelumnya, proses pembubaran yang dipimpin langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemanusiaan dan Alumni Unram, Dr. Sujita, sempat diwarnai ketegangan. Adu mulut antara mahasiswa dan petugas keamanan kampus tidak terhindarkan karena penyelenggara merasa hak mereka untuk berdiskusi telah dibatasi.
Sujita menekankan bahwa langkah tersebut merupakan perintah atasan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia meminta mahasiswa memahami bahwa kondisi di lingkungan kampus harus tetap kondusif, meski ia tidak merinci secara detail alasan di balik instruksi pelarangan tersebut.
“Mohon dimengerti bersama ini untuk menjaga kondusivitas sebaiknya film ini tidak ditonton. Intinya untuk menjaga kondusivitas demi persatuan dan kesatuan bangsa kita,” tegas Sujita saat menemui massa di lokasi kejadian.
Di sisi lain, perwakilan mahasiswa asal Papua, Kofa, menyuarakan kekecewaannya. Ia menilai tindakan kampus merupakan upaya untuk menutupi realitas yang terjadi di Papua Selatan, sebagaimana yang digambarkan dalam film tersebut mengenai perjuangan masyarakat adat menghadapi masuknya militer di tanah adat.
Pihak mahasiswa berencana mencari lokasi alternatif di luar lingkungan kampus agar pemutaran film dan diskusi mengenai kondisi masyarakat adat Papua tetap bisa terlaksana.
