Gubernur NTB Tolak Proyek Kereta Gantung Rinjani, PRIMA NTB Sebut Ini Sikap Politik yang Berpihak pada Ekologi dan Budaya

MATARAM — Langkah Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang menolak proyek kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani dinilai sebagai titik balik dalam pengelolaan pariwisata daerah. Wakil Ketua DPW PRIMA NTB, Fikrin, menyebut penolakan itu mencerminkan pertarungan arah pembangunan antara industrialisasi wisata massal dan perlindungan ruang hidup masyarakat.

Mengapa Proyek Kereta Gantung Dinilai Mengancam Masyarakat Lokal?

Fikrin menjelaskan, proyek kereta gantung kerap dipromosikan sebagai simbol modernisasi pariwisata yang mampu mendongkrak kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan keuntungan terbesar justru dinikmati investor dan pemilik modal eksternal, sementara masyarakat lokal hanya menjadi tenaga kerja dengan upah rendah.

"Penolakan terhadap kereta gantung dapat dilihat sebagai langkah untuk mencegah ketimpangan ekonomi di sektor pariwisata, penggusuran ruang hidup masyarakat, komersialisasi kawasan adat, dan marginalisasi masyarakat sekitar hutan," ujar Fikrin dalam keterangan tertulisnya.

Gunung Rinjani Bukan Sekadar Objek Wisata

Dari sisi budaya, Gunung Rinjani memiliki nilai spiritual, historis, dan kosmologis yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Suku Sasak. Di kawasan ini, berbagai tradisi ritual adat dan penghormatan terhadap alam masih hidup. Fikrin menilai pembangunan kereta gantung berpotensi mengubah relasi manusia dengan gunung dari hubungan penghormatan menjadi hubungan konsumtif.

"Fenomena ini dalam perspektif budaya disebut sebagai komodifikasi budaya dan alam, yaitu ketika nilai sakral diubah menjadi komoditas ekonomi," katanya.

Dampak Ekologis yang Mengintai

Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan ekosistem pegunungan rentan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, penyangga iklim lokal, dan habitat flora-fauna endemik. Fikrin memperingatkan, pembangunan infrastruktur besar seperti kereta gantung bisa memicu pembukaan lahan, fragmentasi hutan, gangguan habitat satwa, hingga lonjakan sampah wisata.

"Masalah pokoknya bukan hanya pada lintasan kabel atau stasiun kereta gantung, tetapi dampak turunan yang muncul seperti industri perhotelan, kawasan komersial, jalan akses, dan lonjakan wisata massal," ujarnya.

Gunung Rinjani, lanjut Fikrin, sudah menghadapi persoalan lingkungan seperti sampah pendakian, kebakaran hutan, dan erosi jalur pendakian. Penolakan terhadap proyek ini menjadi langkah preventif untuk menjaga keberlanjutan ekologis jangka panjang.

Apa yang Dipertaruhkan dari Keputusan Ini?

Fikrin menegaskan, keputusan Gubernur Iqbal bukan sekadar keputusan administratif. Menurutnya, penolakan itu menunjukkan pilihan nyata: apakah kawasan alam akan dijadikan komoditas wisata massal atau tetap dijaga sebagai ruang ekologis dan kultural yang memiliki batas keberlanjutan.

"Keputusan Gubernur NTB menolak pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani bukan sekadar keputusan administratif, tetapi merupakan sikap politik pembangunan yang bersandar pada nilai sosial, budaya, ekologis, dan ekonomi yang kompleks," pungkas Fikrin.